Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTARI sudah condong ke barat saat Pak Ashabul menyiapkan kapalnya, di sebuah dermaga kecil di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Palka sudah bersih, mesin sudah terpasang, solar sudah terisi penuh, dan lelaki paruh baya itu nampak melepaskan tali sandar di dermaga.
Mesin sontak menederum saat Ahabul menarik tuas mesin ditarik. Sesaat kemudian, dengan perlahan,kapal kayu sepanjang 13 meter itu mulai melaju ke laut lepas. Angin laut cukup kencang siang itu, tapi Pak Ashabul harus bergegas. Setelah mengeratkan kain sarungnya, ia menarik tuas gas penuh-penuh, dan membawa kapal kayunya menuju dermaga utama Pulau Pramuka.
“Hari itu saya mendapat giliran tugas menjemput dan mengan- tarkan anak-anak sekolah dari Pulau Pramuka ke Pulau Panggang,” kata lelaki paruh baya itu.
Di Pulau Panggang tak ada sekolah tingkat lanjutan atas. Untuk bersekolah, para pelajar harus menyeberang ke Pulau Pramuka. Di salah satu pulau terbesar dan terpadat di Kepulauan Seribu itu, sejak 1 Januari1981, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah membangun sebuah SMA Negeri untuk mereka: SMA Negeri 69 Jakarta.
Ada 100 siswa dari Pulau Panggang yang tinggal di asrama SMA 69 di Pulau Pramuka. Setiap Jumat siang, Pak Ashabul menjemput mereka untuk pulang ke Pulau Panggang. Sementara pada Ahad siang, lelaki itu siap mengantarkan mereka kembali ke Pulau Pramuka. “Supaya besok mereka bisa sekolah lagi,” ujarnya.
Para pelajar tersenyum riang saat kapal Pak Ashabul mulai tampak dan bersandar di dermaga. Sambil berebut naik ke kapal kecil itu untuk memilih posisi paling nyaman, mereka menyapa lelaki paruh baya itu dengan akrab. Mereka senang dijemput sang nelayan tua itu.
“Soalnya, Pak Ashabul tak pernah meminta bayaran. Gratis!,” kata salah seorang siswi Kelas XI SMA Negeri 69 Jakarta bernama Putri.
Pak Ashabul memang tak pernah menarik ongkos dari para pelajar yang diseberangkannya. Ia merasa, mata pencahariannya sebagai nelayan sudah cukup untuk menghidupi diri dan keluarganya sehari-hari. Apalagi dia hanya tinggal berdua dengan isterinya, sementara tiga anaknya sudah mandiri.
“Selain saya niatkan sebagai ibadah, saya berharap anak-anak itu juga bisa meniru untuk membantu orang lain,' tutur Ashabul. Lelaki itu juga tidak keberatan untuk menggratiskan ongkos penyeberangan bagi para siswa, karena kini tidak lagi merasa kesulitan apabila bahan bakar solar untuk mesin kapalnya habis.
Menurut Ashabul, sejak Pertamina mengoperasikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Apung pada Juli 2021 lalu, di Kepulauan Seribu Utara, ia dan banyak nelayan lainnya di Kepualauan Seribu merasa sangat terbantu karena BBM untuk kapal mereka menjadi lebih mudah didapatkan.
SPBU Apung dioperasikan untuk memasok kebutuhan BBM bersubsidi jenis solar bagi para nelayan di Perairan Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Pak Ashabul adalah salah satu nelayan yang tercukupi kebutuhannya dengan kehadiran SPBU Apung itu.
“Alhamdulillah, saya jadi nggak repot nyari solar, dan bisa membantu anak-anak itu,” ujarnya sambil tersenyum.
Di SPBU Apung, Ashabul dan kawan-kawan nelayannya biasa dilayani untuk mendapatkan solar bersubsidi. Untuk mendapatkan solar bersubsidi tersebut juga harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah untuk kapal nelayan yang memiliki volume di bawah 25 Gross Tonnage.
Pak Ashabul awalnya kurang memahami bagaimana cara ia bisa mendapatkan solar bersubsidi untuk kapalnya, namun Kelurahan dan Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Kepulauan Seribu mengeluarkan surat rekomendasi untuknya. Sejak saat itu, langkah Pak Ashabul semakin ringan dan membuatnya semakin termotivasi untuk melaut.
Keberadaan SPBU Apung merupakan salah satu usaha dari PT Pertamina (Persero) untuk memberikan kemudahan bagi para nelayan memperoleh BBM solar. Sampai saat ini, sebenarnya Pertamina telah mengoperasikan 387 SPBU khusus nelayan, namun dengan kebutuhan solar bagi para nelayan di tahun ini yang mencapai 3,4 juta kilo liter, maka Pertamina akan menambah 30 SPBU yang akan dialokasikan di beberapa pulau di Indonesia.
Dengan semua usaha dan dukungan yang dilakukan Pertamina untuk para nelayan, tentu membuat senyum Pak Ashabul kian merekah. “Saya kini semakin tenang melaut karena yakin solarnya selalu tersedia, mudah didapatkan, dan harganya terjangkau, kata Pak Ashabul menutup ceritanya. (S-3)
Kementerian ESDM menargetkan uji coba program mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% (B50) pada BBM jenis solar dapat terealisasi pada 2026.
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
PEMERINTAH berencana untuk mengurangi ekspor minyak sawit mentah, atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar 5,3 juta ton pada tahun depan untuk mandatori biodiesel B50 di 2026
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan penggunaan campuran biodiesel pada Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sebesar 50% atau B50.
DISPARITAS harga antara minyak kelapa sawit dengan solar yang menjadi bahan baku biodiesel mendorong terjadinya kenaikan dana produksi BPDPKS harus mengubah alokasi dana pembiayaan
Teknologi heat pump dan solar ini memungkinkan penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan, yang mampu mengurangi konsumsi listrik secara signifikan hingga 80%.
BPH Migas telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi hampir 300 ribu konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Kota Banda Aceh misalnya, hampir semua SPBU hanya memasang plang pemberitahuan bertuliskan "pertalite habis" atau "solar habis".
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved