Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto serentak berjalan di sejumlah daerah, termasuk Provinsi DKI Jakarta.
Untuk pelaksanaan tahap pertama di Jakarta, empat titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah siap mendistribusikan makanan bergizi untuk ribuan siswa di sekolah-sekolah.
Adapun 4 SPPG yang sudah berjalan yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang Cakung yang secara keseluruhan akan menyediakan MBG untuk 12.054 siswa penerima manfaat.
"Saat ini 4 SPPG sudah berjalan di 41 titik sekolah, bisa melayani kurang lebih 12.054 siswa baik SD hingga SMA," ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi kepada awak media di Jakarta Barat, Senin (6/1).
Teguh mengatakan, untuk SPPG sendiri pihaknya menargetkan akan ada penambahan 13 SPPG pada akhir Januari 2025 ini, sehingga total SPPG yang ada di Jakarta pada Januari berjumlah 17.
Lebih lanjut, sedangkan target tahun 2025 untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran, Jakarta akan membangun sebanyak 153 SPPG yang tersebar di seluruh Jakarta.
"Diharapkan tahun ini juga kita akan ada 153 SPPG," bebernya.
Bukan hanya itu, Teguh juga mengatakan selain untuk peserta didik, MBG akan juga menyasar untuk ibu hamil yang akan dimulai pada 9 Januari 2025 mendatang.
"Insyallah untuk wilayah DKI akan mulai 9 Januari. Ini program yang include ibu hamil. Kami dari pemprov men-support masalah lokasi, kemudian juga saksi-saksi, edukasi, demikian kami juga men-support eksekusinya, kualitas daripada makanan," pungkas Teguh.
Sebagai informasi, program makan bergizi gratis telah dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.
Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.
"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelas Hasan Hasbi melalui keterangannya. (Far/P-3)
KPK menemukan adanya SPPG yang lokasinya tidak strategis, dalam spesifikasi pelaksanaan program itu.
Setyo mengatakan, pemotongan bukan terjadi di wilayah pusat. Melainkan, adanya permainan di daerah yang jauh dari pemerintahan pusat.
Menurut dia, kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil berbeda dengan anak-anak sebagai upaya mendukung kesehatan dan mencegah stunting sejak dini.
Pj. Gubernur Teguh mengatakan lokasi SPPG tidak terlalu jauh dari sekolah agar pendistribusian lancar dan menjaga kualitas makanan.
Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil.
Sejauh ini, Hasan Nasbi menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 1.000 kepala SPPG, yang seluruhnya telah menerima pendidikan dan pembekalan di Universitas Pertahanan (Unhan).
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Padepokan Pandan Ireng secara resmi mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved