Dewan Kritik Dugaan Pungli Uang Pembangunan di SMKN 3 Depok

SEKOLAH Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN 3 Kota  Depok, Jawa Barat diduga memungut bayaran pembangunan hingga jutaan rupiah per siswa. Bayaran yang melebihi dari SMK swasta ini dikeluhkan wali murid.

Tak terima dengan hal tersebut, keluhan lalu diadukan wali murid  ke DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Depok. Hal itu juga disampaikan ke Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kota Depok.

Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra mengecam adanya pungutan uang kepada wali murid. "Tidak punya alasan, jika SMKN 3 melakukan pungutan pembangunan sekolah. Biaya pembangunan sekolah sudah ditanggung pemerintah melalui APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat," tegas Icuk, Senin (18/11).

Baca juga : DPRD Depok Desak Kadisdik Jabar Pecat Kepsek SMA-SMK Pelaku Pungli

Berdasarkan laporan, kata dia, SMKN 3 diduga memungut dana pembangunan sekolah Rp1,4 juta per siswa. Icuk mengatakan, sekolah tersebut tak boleh memintai dana dari siswa karena segala sesuatunya sudah diakomodir pemerintah pusat melalui bantuan operasional (BOS) dan Pemprov Jawa Barat melalui APBD.

"Jika SMKN 3 membutuhkan pembangunan gedung dan sarana prasarana lainnya minta saja ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jangan dibebankan ke orangtua siswa," katanya.

Icuk meminta Kejaksaan Negeri Kota Depok untuk turun tangan. Pungutan yang mengatasnamakan komite sekolah  ini harus di usut tuntas. "Kami percaya kejaksaan yang telah dipercaya rakyat akan bekerja obyektif dan transparan."

Baca juga : Wali Murid SMA-SMK Negeri di Depok Keluhkan Uang Pungutan Sekolah Rp2,8-3 Juta

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, mengecam permintaan uang kepada orangtua siswa di SMKN 3 Kota Depok. Berdasarkan informasi yang dia terima, pungutan tersebut akan digunakan untuk pembuatan kanopi RPLS, pembangunan gedung UKS, gedung BP hingga perbaikan pagar.

Menurut dia, jika komite sekolah ingin melakukan penggalangan dana kepada orangtua siswa, itu harus dilakukan secara inovatif dan tidak sepihak sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2022.

Ia menyebut hal yang terjadi di SMKN 3 merupakan praktik pungutan liar lantaran bertentangan dengan aturan yang ada. Terlebih, komite sekolah melakukan penggalangan dana secara sepihak dan membebankan biaya yang sama kepada seluruh orangtua siswa. (J-2)