Berharap Kasus Dugaan Korupsi Pemadam Kebakaran Depok Segera Tuntas

PULUHAN pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Jawa Barat merespons langkah Kejaksaan Negeri Depok yang telah memeriksa delapan pejabat DPKP dalam kasus dugaan korupsi pengadaan suku cadang dan alat berat armada pemadam.

Tercatat, 80 pegawai kontrak DPKP yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kota Depok ikut tanda tangan sebagai saksi pelaporan kasus tersebut.

“Itu kan persoalan lama, cepat diselesaikan saja,” ujar Junior Sandi Butar-Butar pegawai DPKP Kota Depok, Jumat (11/10). Sandi merupakan pihak yang melaporkan kasus tersebut.

Baca juga : Kejari Depok Dinilai Lamban Tangani Dugaan Korupsi Damkar

"Saya selaku pelapor meminta agar kasus korupsi di DPKP Kota Depok segera dituntaskan, tangkap orang-orang yang terlibat, silakan saja proses hukumnya,” ujarnya.

Sejak kasus ini dilaporkan ke Kantor Kejari Depok, sebanyak delapan orang  saksi sudah diperiksa. Sandi berharap para penegak hukum dapat bergerak cepat supaya kasus tersebut bisa diselesaikan.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Depok Mochtar Arifin menegaskan kasus tersebut sedang diproses. "Kita telah pemanggil dan memeriksa saksi-saksi.' ujarnya.

Baca juga : Jaksa Pelajari Laporan Kasus Dugaan Korupsi Armada Pemadam Kota Depok

Sementara itu, aktivis Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Murthada Sinuraya mendesak kejaksaan lebih serius menangani masalah korupsi suku cadang ratusan armada pemadam. Ia menilai penanganan perkara tersebut terkesan jalan di tempat.

Sebelumnya, nama Sandi sempat viral setelah mengunggah kondisi armada pemadam kebakaran yang sudah berbulan-bulan tidak diperbaiki seperti gergaji mesin dan rem tangan mobil.

Keluhan terkait dengan kondisi itu kemudian mendapat respons beragam dari warganet. 'Saya mohon maaf sekali, setiap ada telepon di UPT (unit pelaksana teknis) kami dan UPT lainnya mengenai pohon tumbang. Bukannya kami tidak mau mengerjakan, tapi sensor kami rusak', ucap Sandi dalam video tersebut. (J-2)