Kurangi Pencemaran Laut, DKI Minta Daerah Penyangga Kelola Sampah

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta daerah penyangga untuk memiliki kesadaran mengelola sampah agar tak mencemari laut demi mempertahankan kelestarian ekosistem bersama.  

"Saya berpesan saja, bagaimanapun juga pengolahan sampah baik di darat, pesisir maupun di laut, itu adalah kerja yang harus dilakukan secara bersama," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Selasa (8/10).

Asep mengajak para warga Jakarta maupun penyangga untuk mulai meningkatkan kesadaran melakukan pengurangan sampah. Terlebih terkait sampah laut maupun pesisir, dia menyoroti masih saja ada masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya hingga akhirnya menumpuk di lautan.   

Baca juga : Depok Dukung Wacana Pemprov DKI Untuk Bersinergi Kendalikan Inflasi

Ia menyebutkan, sampah itu bukan dari warga Jakarta, melainkan kiriman dari luar daerah sehingga akhirnya tertimbun. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi. "Bukan hanya sampah dari Jakarta, mungkin juga sampah dari kota-kota sekitar dan kami juga sudah bekerjasama dengan pemda sekitar Jakarta," ujarnya.     

Konkretnya, kata dia, pihaknya mendorong daerah-daerah di timur dan barat untuk mengurangi sampah di pesisir mereka karena sampah di daerah pesisir Tangerang dan Bekasi bisa terbawa ke Teluk Jakarta dan meningkatkan volume sampah di laut dan pesisir ibu kota.

Peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan 8,32 ton sampah masuk Teluk Jakarta setiap hari. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membangun pulau sampah di pesisir Jakarta Utara pada 2027 sebagai upaya pengelolaan sampah serta solusi keterbatasan lahan.

Baca juga : Jakarta Ajak Bodetabek untuk Bersinergi Kendalikan Inflasi

"Ide ini datang dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menambah ruang pengolahan sampah dengan luas sekitar 200 hingga 300 hektare (ha)," katanya.   

Ia juga mengatakan bahwa wilayah di Jakarta terbilang sempit dan sulit untuk mendapatkan lokasi sehingga perlu luasan yang cukup besar untuk dibangun tempat pembuangan sampah. "Karena tidak mungkin seterusnya mengandalkan pembuangan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat," katanya.   

Hal ini juga sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengamanatkan penambahan ruang wilayah untuk pengolahan sampah. (Ant/J-2)