Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jakarta melonjak hingga 1.000% atau sebanyak 7.469 orang selama Januari-Juni 2024.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mengklarifikasi bahwa angka tersebut bersumber dari pelaporan pekerja yang telah di PHK, yang memanfaatkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) di BPJS Ketenagakerjaan.
Menyikapi banyaknya pekerja yang mengalami PHK, Kepala Disnakertransgi DKI Hari Nugroho meminta agar perusahaan yang mengharuskan memutus hubungan kerja dengan para pekerjanya wajib membayarkan atau memenuhi hak-hak para pekerja tersebut.
Baca juga : KSBSI Tolak DPLK DPPK Ikut Kelola Dana JHT JP Milik Pekerja
“Sebelum PHK itu harus dipenuhi dulu hak-hak mereka. Jadi artinya sih kita sudah antisipasi, sudah mitigasi bahwasannya memang masalah pengangguran kita itu tiap tahun pasti turun, turun seiring dengan program-program unggulan pelatihan kita untuk mengurangi pengangguran,” kata Hari di Jakarta, Selasa (6/8).
Selain itu, Hari juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah untuk dijadikan solusi dan antisipasi dampak pengangguran dan PHK tersebut.
“Akses informasi pasar kerja melalui online dan offline jobfair di lima wilayah kota adminstrasi, perluas kesempatan kerja/pengembangan kewirausahaan terpadu melalui wira usaha baru/Jakpreneur di enam organisasi perangkat daerah pengampu.”
Selain itu, dia mendorong agar masyarakat terdampak juga dapat mengakses pelatihan kerja berbasis kompetensi yang telah diselenggarakan oleh pusat pelatihan kerja (PPK).
“Justru sekarang upaya disnaker di dalam mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran, kita sudah menyiapkan program-program unggulan. Pengangguran di setiap PPKD, Pusat Pelatihan Kerja Daerah. Jadi setiap wilayah itu program pelatihannya akan berbeda-beda,” pungkasnya. (J-2)
Fokus utama saat ini adalah menangani tiang-tiang yang memiliki struktur beton lebih kompleks.
Koordinasi telah dilakukan dengan jajaran wilayah untuk memastikan penegakan aturan berjalan konsisten.
PEMPROV DKI Jakarta bakal menertibkan spanduk-spanduk, khususnya umbul-umbul partai politik (parpol) yang kerap menjamur di flyover.
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Banyak pekerja tetap memaksakan diri menjalani aktivitas normal meski kondisi tubuh dan pikiran mereka sebenarnya sudah berada di bawah tekanan hebat.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Masalah tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran normatif ketenagakerjaan
Generasi Z terbukti menjadi kelompok paling rentan di lingkungan kerja, dengan 91% di antaranya kerap menghadapi tantangan kesehatan mental dan 35% mengalami depresi.
Simbol hadirnya negara dalam menjamin hak dasar masyarakatnya di sektor kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved