BNPB: Musim Kemarau Berpotensi Tingkatkan Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan hingga TPA

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan adanya kasus peningkatan dan potensi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhurla) di beberapa wilayah Indonesia saat memasuki musim kemarau.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan memasuki musim kemarau yang diprediksi terjadi pada awal Juli, terdapat potensi bencana yang harus diwaspadai beberapa di antaranya yaitu kebakaran hutan dan lahan pembuangan tempat akhir (TPA) sampah.

“Untuk potensi bencana apa saja yang harus diwaspadai mulai masuk kemarau ini adalah kebakaran lahan dan hutan, yang kami pantau sejak 2023 setidaknya ada dua kondisi kebakaran yang harus diwaspadai yaitu kebakaran hutan dan kebakaran lahan TPA,” jelasnya kepada Media Indonesia pada Selasa (18/6).

Baca juga : Kebakaran Gunung Merbabu Meluas Hingga Capai 848,5 Ha

Pria yang kerap disapa Aam itu mengungkapkan pihaknya titik hotspot karhutla diprediksi akan bertambah seiring dengan memasuki musim kemarau.

Hingga saat ini, pihak BNPB masih fokus pada penanganan karhutla di 8 titik wilayah sesuai peta rekaman karhutla tahun 2023.

“Bencana kebakaran hutan saat ini masih didominasi pada 6 provinsi prioritas yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Namun pada 2023 lalu, fokus penanganan Karhutla juga bertambah di wilayah Aceh dan Sumatera Utara serta Kalimantan Timur,” jelasnya.

Baca juga : Menteri Siti Nurbaya Minta Manggala Agni Tangani Kebakaran TPA Rawa Kucing

Lebih lanjut, intensitas panas pada musim kemarau juga potensi menyebabkan terjadinya kebakaran juga banyak terjadi di sekitar TPA.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 36 peristiwa kebakaran di tempat pembuangan akhir (TPA) sepanjang musim kemarau 2023.

Meski sebagian besar kejadian itu dapat ditangani, masyarakat diimbau agar berhati-hati sehingga peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

Baca juga : Kebakaran TPA Jatibarang Semarang Mereda

“Sedangkan untuk potensi kebakaran TPA banyak terjadi di wilayah urban, khususnya Jawa dan Bali. Kami melihat data 2023 lalu ada 36 TPA yang terbakar, melalui data tersebut hampir 90% kasus kebakaran TPA terjadi di Pulau Jawa. Maka harus waspada,” tuturnya.

Menurut Aam, berbagai kasus kebakaran TPA tak bisa dianggap sepele karena penanganannya membutuhkan sumber daya yang juga tak kalah ekstra dari kebakaran hutan.

Di sisi lain, ketersediaan sumber air juga sangat terbatas setelah musim kemarau kerap kali turut menguras habis lokasi-lokasi penampungan air sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari bahaya.

Baca juga : Helikopter BNPB Bombardir Air di Area Kebakaran TPA Jatibarang Semarang

“Tentu hal ini menjadi perhatian bersama karena proses pemadaman kebakaran TPA juga membutuhkan pengerahan sumber daya yang hampir sama dengan karhutla, karena kita juga menggunakan beberapa unit water bombing BNPB untuk memadamkan api, misalnya seperti yang terjadi di TPA Bandung Barat, Tangerang dan Bali,” tuturnya.

Untuk kesiapsiagaan terhadap bencana musim kemarau, BNPB menghimbau masyarakat agar tak membakar sampah serta selalu waspada bila berada di kisaran TPA.

Menurutnya, 99% penyebab kebakaran di lahan gambut dan lahan TPA disebabkan karena adanya intervensi manusia.

“Jadi mari kita sama-sama menjaga perilaku seperti tidak membuang puntung rokok di pinggir jalan tol yang dapat menyebabkan kebakaran hutan di sekitar tol, dan tidak membakar sampah sembarangan di sekitar tempat TPA ini karena rata-rata sampah plastik sangat mudah sekali terbakar dan sulit sekali dipadamkan,” tuturnya.

Terpisah, Prakirawan Cuaca BMKG Ummul Choir mengatakan bahwa pada sepekan terakhir (10 – 17 Juni 2024), terdapat dua jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat yaitu pada tanggal 11 Juni 2024.

“Ditinjau dari potensi kebakaran hutan FDRS dan prediksi hujan sepekan kedepan, terdapat beberapa wilayah dengan potensi sangat mudah terjadi kebakaran hutan,” jelasnya.

Wilayah yang berpotensi tersebut di antaranya Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan,” jelasnya. (DEV)