Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
RATUSAN ribu buruh Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengancam menggelar unjuk rasa untuk memprotes pemerintah yang dianggap tidak tegas dalam meminta pengusaha mematuhi kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2024 sebesar 15 persen.
"Ratusan ribu buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja se-Kota Depok, Jabar, akan berunjuk rasa dan membentuk pagar betis di Kantor Wali Kota Depok, Jalan Margonda," ungkap Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok Wido Pratikno, Kamis (23/11).
Menurutnya, tujuan dari aksi ini dilakukan untuk memprotes sikap ambigu pemerintah dan tekanan politik asosiasi pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang dianggap berusaha menolak kenaikan upah minimum kota (UMK).
"Tanggal 24 November (besok) kami akan mengadakan dialog dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok untuk membicarakan tuntutan buruh sekaligus menagih janji Pemerintah Kota Depok, " katanya.
Dalam aksi unjuk rasa pada Kamis (16/11) kemarin, sambungnya, Pemerintah Kota Depok berjanji akan memfasilitasi tuntutan buruh sebagaimana harapan buruh.
"Harapan dari buruh UMK Kota Depok dinaikkan 15 persen dari Rp4.694.000 menjadi Rp5.300.000 per buruh per bulan," tandasnya.
Baca juga:
> Buruh Cimahi Turun ke Jalan, Tuntut UMK Naik 25%
> Serikat Pekerja Cilacap Usulkan Kenaikan UMK 17 Persen
Apabila dalam dialog dengan jajaran Disnaker nanti tidak menghasilkan kesepakatan tegasnya, pada Sabtu (25/11), diperkirakan sekitar 125.000 demonstran akan melakukan aksi lanjutan di Kantor Wali Kota Depok dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pabrik-pabrik dengan tuntutan agar pemerintah kota menaikkan UMK 15 persen dari upah lama Rp4.694.000 per bulan per buruh.
"Aksi tersebut juga dilakukan agar pemerintah tidak tunduk kepada tekanan-tekanan pengusaha, " ujar Wido.
Lebih lanjut Wido mengatakan tuntutan kenaikan upah ratusan ribu buruh se-Kota Depok ini adalah fantastis mengingat harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) yang terus meroket.
"Jadi upah buruh sebesar Rp4.694.000 per bulan ini tidak cukup. Mayoritas buruh masih mengontrak belum lagi biaya hidup dan bayar uang sekolah anak, " tukasnya.
Di Kota Depok ada 6.000 perusahaan dengan jumlah karyawan 125.000 orang. "Dari 6.000 perusahaan itu terdapat 600 perusahaan besar yang mempekerjakan 50.000 karyawan," tutupnya (Z-6)
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan berpihak pada pekerja dan buruh yang dituangkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
The 1958 menyebut aksi ini sebagai bentuk kekecewaan berkelanjutan terhadap kepemilikan klub yang dianggap telah merusak identitas dan nilai-nilai Manchester United.
Study tour pelajar telah menyumbang 40%-50% kegiatan usaha jasa wisata di Jawa Barat.
KOMUNITAS pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam, Unit Reaksi Cepat (URC) Bergerak, akan menggelar unjuk rasa besok, Kamis, (17/7) di Patung Kuda, Monas.
Massa yang berkumpul di depan Kampus UPI Jalan Veteran Purwakarta, kemudian bergerak melakukan long march, menyusuri jalan protokol, Purwakarta.
RATUSAN mantan pegawai pabrik gula (PG) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) se Jawa Tengah (jateng) menggelar aksi jalan kaki ke Istana Kepresidenan Jakarta, menuntut uang pensiun yang layak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved