Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
RATUSAN ribu buruh Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengancam menggelar unjuk rasa untuk memprotes pemerintah yang dianggap tidak tegas dalam meminta pengusaha mematuhi kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2024 sebesar 15 persen.
"Ratusan ribu buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja se-Kota Depok, Jabar, akan berunjuk rasa dan membentuk pagar betis di Kantor Wali Kota Depok, Jalan Margonda," ungkap Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok Wido Pratikno, Kamis (23/11).
Menurutnya, tujuan dari aksi ini dilakukan untuk memprotes sikap ambigu pemerintah dan tekanan politik asosiasi pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang dianggap berusaha menolak kenaikan upah minimum kota (UMK).
"Tanggal 24 November (besok) kami akan mengadakan dialog dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok untuk membicarakan tuntutan buruh sekaligus menagih janji Pemerintah Kota Depok, " katanya.
Dalam aksi unjuk rasa pada Kamis (16/11) kemarin, sambungnya, Pemerintah Kota Depok berjanji akan memfasilitasi tuntutan buruh sebagaimana harapan buruh.
"Harapan dari buruh UMK Kota Depok dinaikkan 15 persen dari Rp4.694.000 menjadi Rp5.300.000 per buruh per bulan," tandasnya.
Baca juga:
> Buruh Cimahi Turun ke Jalan, Tuntut UMK Naik 25%
> Serikat Pekerja Cilacap Usulkan Kenaikan UMK 17 Persen
Apabila dalam dialog dengan jajaran Disnaker nanti tidak menghasilkan kesepakatan tegasnya, pada Sabtu (25/11), diperkirakan sekitar 125.000 demonstran akan melakukan aksi lanjutan di Kantor Wali Kota Depok dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pabrik-pabrik dengan tuntutan agar pemerintah kota menaikkan UMK 15 persen dari upah lama Rp4.694.000 per bulan per buruh.
"Aksi tersebut juga dilakukan agar pemerintah tidak tunduk kepada tekanan-tekanan pengusaha, " ujar Wido.
Lebih lanjut Wido mengatakan tuntutan kenaikan upah ratusan ribu buruh se-Kota Depok ini adalah fantastis mengingat harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) yang terus meroket.
"Jadi upah buruh sebesar Rp4.694.000 per bulan ini tidak cukup. Mayoritas buruh masih mengontrak belum lagi biaya hidup dan bayar uang sekolah anak, " tukasnya.
Di Kota Depok ada 6.000 perusahaan dengan jumlah karyawan 125.000 orang. "Dari 6.000 perusahaan itu terdapat 600 perusahaan besar yang mempekerjakan 50.000 karyawan," tutupnya (Z-6)
Sebagian pekerja perempuan masih menghadapi tantangan dalam menjalankan peran laktasi atau menyusui ditempat kerja. Bagaimana solusinya?
Aksi para buruh itu membuat arus lalu-lintas di Jalan Veteran arah Jakarta menuju Bandung mengalami kemacetan.
Formula penghitungan kenaikan upah menggunakan PP No 51/2023 hanya akan membuat upah buruh naik 0,5% pada 2024.
Mereka menolak Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2023 tentang Pengupahan dijadikan landasan bagi penghitungan kenaikan upah buruh pada 2024.
Pihaknya menolak UMP yang baru saja diumumkan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin karena formulasi kenaikan UMP menggunakan PP 51 tahun 2023.
Pemkab Cirebon akan berupaya mengantisipasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon
Akan terus berlangsungkah perlawanan rakyat terhadap kekuasaannya yang tinggal dua bulan lagi berakhir?
Serikat buruh akan memastikan bahwa Pj Gubernur tidak mengubah rekomendasi kenaikan UMK dari wali kota dan bupati.
Mereka bergerak ke kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung untuk bergabung bersama buruh dari daerah lainnya seperti Cianjur, Sukabumi, Depok dan Bogor.
Dalam aksi turun ke jalan di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (26/2), mahasiswa mengecam keputusan politik pemerintah yang menghasilkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved