Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin mendorong Pemprov DKI Jakarta fokus membahas persoalan hutang pinjaman online warga Jakarta yang mencapai Rp10,35 Triliun.
Ia menjelakan, angka fantastis tersebut hampir setengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.
"Angka ini lebih besar dari APBD Yogyakarta hampir setengah Apbd Jawa Tengah," ujarnya saat rapat Komisi B bersama jajaran SKPD Pemprov DKI Jakarta, Gedung DPRD, Rabu (12/7).
Baca juga: Terlilit Utang Pinjol, Menantu di Tasikmalaya Curi Brankas Berisi Rp1,5 M Milik Mertua
Lebih lanjut, Suhud menerangkan angka tersebut terkamulasi dari 2,38 juta akun pinjaman online. Menurutnya, terlepas niat warga melakukan pinjol untuk kebutuhan atau gaya hidup, tetap warga DKI terlilit rentenir.
Ia mencontohkan, dari total jumlah akun jika dibagi satu orang memiliki dua akun, sebanyak kurang lebih 1 juta warga memiliki hutang kepada pinjol.
Baca juga: Jeratan Pinjol Hantui Masyarakat
"Kalau kita rata rata misalnya 1 orang punya 2 akun saja, itu sudah 1 juta orang warga Jakarta yang terjerat rentenir kira -kira," terang politisi PKS itu.
"Menurut saya ini tidak bisa dianggap enteng, memang 2 juta akun tapi misal lah 1 juta orang, dan satu juta ini terjerat rentenir itu yaa negara Pemprov harus hadir untuk mengatasi dan mencari jalan keluar terhadap persoalan itu," pungkasnya. (Z-10)
Sopir bajaj menagih utang sebesar Rp130.000 ke juru parkir.
PERUSAHAAN Daerah Air Minum (PDAM) Wae Mbeliling di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki piutang terhadap pelanggannya mencapai Rp2,66 miliar per juni 2024.
PAKAR administrasi negara dari Universitas Brawijaya, Dewi Cahyandari, menerangkan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 patut dipertanyakan.
MANTAN Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna berpendapat bahwa Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia
“Ada banyak norma-norma yang didalamnya yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lainnya,” kata Hamdan
Anies menyebut dirinya selalu melihat masyarakat dari kampung-kampung kumuh. Menurutnya, perbaikan selama lima tahun dia menjabat sebagai gubernur di Jakarta masih belum cukup.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved