Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana merelokasi warga wilayah RT 17/ RW 04 Kelurahan Kapuk Muara yang belum lama ini menjadi sorotan. Sebab, lingkungan mereka dianggap tidak sehat cukup banyak tumpukan sampah di kolong rumah panggung warga tersebut.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI, Retno Sulistiyaningrum, mengatakan, pihaknya berencana untuk segera memindahkan warga Kapuk Muara ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Terkait dengan rencana itu, DPRKP DKI akan memperbanyak tempat pembuangan sampah (TPS). Karena itu, warga Kapuk Muara diminta jangan lagi membuang sampah di kolong rumah panggungnya.
Baca juga : Pemprov DKI Sediakan 52 Unit Rusun untuk Warga Kolong Tol Angke
"Unit sudah ada, tapi kami sedang verifikasi apakah warga tersebut ber-KTP DKI. Kalau warga tersebut ber-KTP DKI dan sesuai verifikasi masuk, ya kami terima," ujar Retno setelah rapat kerja bersama komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/7).
Baca juga : Warga Mampu Tinggal di Rusunawa, Dinas Perumahan Akui Sulit Menindak
Kini, Dinas PRKP DKI Jakarta tengah berkoordinasi dengan pemerintah kota (Pemkot) Jakarta Utara terkait penanganan masalah tersebut.
"Itu kami koordinasikan dengan teman-teman wilayah wali kota Jakut untuk mendata. Selama ini sudah didata, tapi mungkin informasinya baru sampai di wilayah," kata Retno.
Diberitakan sebelumnya, warga sekitar terpaksa membuang sampah ke kolong rumah panggung karena minimnya tempat penampungan sementara (TPS). Kendala utama mereka adalah minimnya akses jalan dan jarak ke TPS terlalu jauh mengingat luas RT 017 hampir empat hektare.
Hal tersebut diungkapkan Lurah Kapuk Muara, Yason Simanjuntak, ketika dikonfirmasi kasus banyak menumpuknya sampah di kolong rumah warga.
"Itu daerah grey area, tanah orang dikuasai warga," kata Yason.(Z-8)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengevaluasi kebijakan sewa murah rumah susun sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan hunian layak dan upaya mendorong kemandirian w
Sekretaris DPRKP DKI Meli Budiastuti mengatakan penghuni yang seperti itu tidak akan diperpanjang masa tinggalnya di rusunawa.
Penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.
Teguh mengatakan Pemprov DKI tak ingin gegabah mengambil keputusan, sehingga masyarakat diminta tetap tenang.
DINAS PRKP DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan waktu sewa rumah susun (rusun). Hal ini dilakukan agar penggunaan rusunawa sesuai dengan peruntukannya.
DPRKP Jakarta menyediakan skema kredit pemilikan rumah (KPR) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved