Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo angkat bicara mengenai adanya oknum petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta diduga menarik pungutan liar dari pengemudi bajaj di luar Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran (JFK).
Ia menyebut sudah melakukan pengecekan lapangan terhadap peristiwa itu. Ia membenarkan bahwa pada hari pertama penyelenggaraan PRJ yang dibuka pada 14 Juni lalu ada pungutan uang kepada para pengemudi bajaj yang menaikkan penumpang di area PRJ. Namun, pungutan tersebut dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Kami sudah tindak lanjuti. Jadi hari pertama setelah saya mendapat informasi itu, hari keduanya saya langsung turun ke lapangan dan kemudian kami lakukan klarifikasi ke pengemudi bajaj. Memang dari rekan-rekan pengemudi bajaj menyampaikan tidak ada petugas Dishub yang pungli. Yang ada itu adalah dari salah satu ormas," kata Syafrin di Balai Kota, Rabu (21/6).
Baca juga: PPATK Diajak Bongkar Pungli di Rutan KPK
Ia pun langsung menempatkan para petugas di kawasan tersebut untuk menghalau para anggota ormas agar tidak lagi memungut tarif kepada pengemudi bajaj yang mendapatkan penumpang di PRJ.
Syafrin menyebut, tarif pungli yang dipatok bagi setiap bajaj yang mendapatkan penumpang di PRJ bervariasi antara Rp5 ribu hingga Rp10 ribu.
Baca juga: KPK Bingung Ada Pungli di Rumah Tahanan
Oleh sebab itu mulai hari itu, hari kemarin, kami langsung melakukan penjagaan di titik di mana potensial terjadi pungli oleh ormas tertentu. Namun, ormas tersebut dipastikan tidak menjadikan petugas Dishub sebagai tameng untuk melakukan aksi tersebut.
"Enggak. Mereka (supir bajaj) kan mau langsung mengangkut (penumpang), (tapi) bayar gitu kan. Nah itu kami cek, makanya disana sekarang, bisa di cek, pintu 2, pintu 8 itu sudah ada petugas Dishub yang ploting setiap hari. Jadi siapapun yang naik tidak akan ada yang ditarik," tegasnya. (Z-10)
Dengan diwajibkannya sertifikat mengemudi, pengamat meminta kepolisian menggratiskan biaya pembuatan SIM.
SEKOLAH Negeri SMA-SMK di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dikabarkan memungut bayaran pembangunan jutaan rupiah per siswa. Bayaran tersebut lebih besar dari SMA-SMK swasta.
Ombudsman Republik Indonesia atau ORI mempertanyakan uang pungutan terutama yang berkedok sumbangan di lingkaran SMA-SMK Negeri Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).
DPRD Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mendesak Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Wahyu Mijaya setop pungutan sekolah berkedok uang pembangunan di SMA-SMK Negeri Kota Depok
Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pemecatan tersebut sangat beralasan mengingat oknum kepala sekolah itu diduga telah menerima uang.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024.
ERP masih kita upayakan untuk dilakukan kajian lebih lanjut terhadap sosial ekonomi.
Pendaftar diwajibkan menyiapkan persyaratan yang diperlukan, seperti melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), kartu atau bukti vaksin covid-19,
Anggaran yang dialokasikan untuk Mudik Gratis DKI yakni hanya Rp13 miliar.
Pejabat Dishub DKI Jakarta diperiksa Inspektorat dan Badan Kepegawaian DKI Jakarta karena foto-foto pamer tas mewah keluarganya.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano minta Inspektorat usut tuntas asal usul harta kekayaan Kabid Pengendalian dan Operasi Dishub DKI Jakarta, Massdes Arouffy.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved