Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo angkat bicara mengenai adanya oknum petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta diduga menarik pungutan liar dari pengemudi bajaj di luar Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran (JFK).
Ia menyebut sudah melakukan pengecekan lapangan terhadap peristiwa itu. Ia membenarkan bahwa pada hari pertama penyelenggaraan PRJ yang dibuka pada 14 Juni lalu ada pungutan uang kepada para pengemudi bajaj yang menaikkan penumpang di area PRJ. Namun, pungutan tersebut dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Kami sudah tindak lanjuti. Jadi hari pertama setelah saya mendapat informasi itu, hari keduanya saya langsung turun ke lapangan dan kemudian kami lakukan klarifikasi ke pengemudi bajaj. Memang dari rekan-rekan pengemudi bajaj menyampaikan tidak ada petugas Dishub yang pungli. Yang ada itu adalah dari salah satu ormas," kata Syafrin di Balai Kota, Rabu (21/6).
Baca juga: PPATK Diajak Bongkar Pungli di Rutan KPK
Ia pun langsung menempatkan para petugas di kawasan tersebut untuk menghalau para anggota ormas agar tidak lagi memungut tarif kepada pengemudi bajaj yang mendapatkan penumpang di PRJ.
Syafrin menyebut, tarif pungli yang dipatok bagi setiap bajaj yang mendapatkan penumpang di PRJ bervariasi antara Rp5 ribu hingga Rp10 ribu.
Baca juga: KPK Bingung Ada Pungli di Rumah Tahanan
Oleh sebab itu mulai hari itu, hari kemarin, kami langsung melakukan penjagaan di titik di mana potensial terjadi pungli oleh ormas tertentu. Namun, ormas tersebut dipastikan tidak menjadikan petugas Dishub sebagai tameng untuk melakukan aksi tersebut.
"Enggak. Mereka (supir bajaj) kan mau langsung mengangkut (penumpang), (tapi) bayar gitu kan. Nah itu kami cek, makanya disana sekarang, bisa di cek, pintu 2, pintu 8 itu sudah ada petugas Dishub yang ploting setiap hari. Jadi siapapun yang naik tidak akan ada yang ditarik," tegasnya. (Z-10)
KAPUSPEN TNI Mayjen Freddy Ardianzah merespons beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pria mengaku dimintai uang oleh prajurit TNI di lokasi banjir Sumatra.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Pemprov DKI bakal mengecek terlebih dahulu kebenaran dugaan pungli yang dilakukan sekolah sebelum memberikan teguran
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan setiap proses rekrutmen harus dilakukan dengan transparan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
GUBERNUR Jakarta terpilih, Pramono Anung menegaskan akan menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar (Pungli) di seluruh tama yang ada di Jakarta.
Oknum polisi yang melakukan pemerasan penonton DWP 2024, termasuk di antaranya terhadap warga negara (WN) Malaysia disebut harus dipecat.
Polri terus berfokus memperluas penindakan hukum berbasis E-TLE demi menghadirkan pelayanan kepolisian
DINAS Perhubungan DKI Jakarta akan menindaklanjuti terkait rencana pengaturan buka-tutup pintu keluar (exit) Tol Cipete-Pondok Labu di Jalan TB Simatupang.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024.
Syafrin menjelaskan, layanan ke Kepulauan Seribu ada dua pola, yakni melalui kapal rakyat yang dikelola masing-masing pemilik rakyat dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Pembangunan Jalan Tol Harbour Road II stage 2B di Jalan RE Martadinata dan Jalan Lodan Raya, Jakarta Utara, mulai 14 September 2024-30 Desember 2026.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas sehubungan kunjungan Paus Fransiscus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved