Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau KA Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) Minggu (28/5) sore.
Menhub beserta jajaran Kementerian Perhubungan serta Pj Gubernur dan jajaran Pemprov DKI Jakarta mengunakan KA Basoetta dari Stasiun Manggarai menuju bandara dan kembali turun di Stasiun BNI City.
Dalam kesempatan tersebut, Menhub mengatakan ingin memperluas layanan KA Basoetta dengan menambah titik keberangkatan yakni di Bekasi. Ia menargetkan kebijakan itu bisa dieksekusi tahun ini.
Baca juga : LRT Jakarta Bakal Diteruskan Ke Manggarai, DPRD: Subdisi Bisa Berkurang
"Kita juga ingin menjangkau lebih jauh sampai ke Bekasi. Kita akan lakukan (rute) dari Bekasi, Jatinegara, Pasar Senen, Kampung Bandan, Duri, Soetta. Artinya ada 'catchment area' Bekasi dan Jakarta. Itu adalah titik yang baru," ujar Budi, Minggu (28/5).
Ia menegaskan meskipun masih akan menggunakan jalur yang sama dengan KRL Jabodetabek dan KA jarak jauh, ia meyakini jalur baru tersebut tidak akan saling mengganggu satu sama lain.
Baca juga : HLUN 2023: Jumlah Lansia di DKI Jakarta Mencapai 1.083.720 Jiwa
"Tidak, tidak akan mengganggu. Gapeka (Grafik Perjalanan Kereta) sudah diatur," jelasnya.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Budi juga ingin agar ada peningkatan infrastruktur stasiun-stasiun yang dilalui oleh KA Basoetta. Contohnya di Stasiun Duri, ia ingin agar ada penambahan kantong parkir. Skemanya bisa dibangun oleh swasta maupun PT KAI. Tujuannya tentu agar penumpang KA bandara maupun KRL Jabodetabek semakin nyaman dalam bermobilitas.
Kemudian, Budi juga ingin agar ada integrasi moda KA Basoetta dengan moda transportasi yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia berharap, Pemprov DKI dapat mendukung rencana itu dengan menerapkan integrasi moda dan memberikan subsidi tarif sehingga juga terjadi integrasi tarif. Dengan integrasi tersebut, masyarakat semakin mudah dan efisien bertransportasi umum.
"Tentunya tarif tidak selesai dibahas hari ini. Akan ada pembahasan lanjutan. Tapi yang pasti semoga lebih murah," ujarnya.
Di sisi lain, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambut baik rencana Menhub Budi.
"Kami pemda tentunya mendukung untuk kesuksesan ini dan mudah-mudaha ini bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat Jakarta atau Jabodetabek," imbuhnya. (Z-5)
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK memanggil eks Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Timur. Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka.
Asep mengatakan apabila KPK memanggil Budi Karya Sumadi maka yang bersangkutan akan dipanggil lebih dari sekali dalam penyidikan kasus DJKA tersebut.
KPK menegaskan tidak melupakan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian melantik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta
Presiden Jokowi telah memberhentikan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta dan digantikan Teguh Setyabudi.
Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10) mendatang akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi terkait masa jabatannya yang akan habis pada Kamis, 17 Oktober 2024 besok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved