KEPALA Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo masih menggodok kelanjutan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di beberapa ruas jalan di Jakarta.
Menurutnya hal itu masih perlu kajian lebih lanjut, khususnya terhadap persoalan sosial dan ekonomi.
"ERP masih kita upayakan untuk dilakukan kajian lebih lanjut terhadap sosial ekonomi," ujarnya kepada awak media di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (13/4).
Baca juga: Kaji Kembali Raperda ERP, Dishub DKI Tunggu Keputusan DPRD
Selain itu, beberapa pihak memang masih tidak setuju rencana kebijakan ERP yang dinilai Pemda DKI bisa mengurangi kemacetan, salah satunya pengendara ojek online (ojol)
Syafrin menegaskan, hingga kini pengemudi ojol tetap menolak kebijakan itu.
Baca juga: Antisipasi Kemacetan Ramadan, Dishub DKI Rekayasa Lalin
"Belum, teman-teman ojol tetap tidak setuju dengan ERP," jelasnya.
"Nantinya (dikecualikan), kalau sekarang kita belum membahas terkait dengan operasional ERP tapi kita masih akan berusaha melakukan penyempurnaan terhadap rencana regulasi yang akan dibuat," pungkasnya. (Far/Z-7)
