Peralihan ke Angkutan Umum belum Signifikan, Dishub DKI Beberkan Alasannya

PEMPROV DKI Jakarta telah mengembangkan sistem angkutan umum begitu masif dengan integrasi fisik maupun tarif. Namun, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton Parura mengatakan, 'shifting' atau peralihan dari pengendara pribadi ke angkutan umum belum signifikan. Anton menduga salah satunya adalah kemudahan warga dalam memperoleh kendaraan bermotor khususnya roda dua.

"Faktanya, 'moda share' angkutan roda dua naiknya selalu besar tiap tahun. Ini tidak hanya terjadi di Kota Jakarta tetapi juga di daerah lainnya. Bahkan menurut catatan Polda Metro Jaya, kenaikan jumlah roda dua mencapai 8% dari 2010 ke 2018. Saat ini penggunaan roda dua di Jakarta sudah 68%. Sementara angkutan umum baru 6,9%," kata Anton kepada awak media di kantor Pusdatin Dishub DKI, Cikoko, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).

Baca juga: Sistem Angkutan Umum Jakarta Diklaim Siap Dukung Penerapan ERP

Anton menjelaskan, dengan roda dua memang masyarakat memiliki kemudahan antara lain bisa berpergian langsung dari tempat asal ke tempat tujuan dan dengan rute yang leluasa sesuai keinginan pengendara.

Namun, kekurangan roda dua adalah tingkat keamanannya yang minim. Tingkat risiko kendaraan roda dua merupakan yang tertinggi di antara jenis kendaraan bermotor lainnya.

Pada 2018, terjadi 196 ribu lebih kecelakaan di Indonesia yang mana 73% melibatkan kendaraan roda dua.

Untuk menangani ini, Pemprov DKI Jakarta telah memperluas cakupan layanan Transjakarta agar menjangkau permukiman penduduk melalui angkutan Mikrotrans yang menggunakan bus kecil.

"Inilah 'first and last mile' yang diupayakan. Juga dengan pembangunan trotoar yang bagus. Sehingga, orang bisa bertemu angkutan umum itu maksimal dengan berjalan kaki 500 meter. Kalau dengan jarak segitu saya kira orang masih mau jalan kaki. Tapi kalau sampai hampir 1 km pasti milih ojol atau motor," tuturnya.

Baca juga: Kemenhub Segera Lakukan Integrasi Angkutan Umum di Setiap Daerah

Pemprov DKI juga memberikan disinsentif tarif parkir pada kendaraan bermotor sebagai bagian dari 'push strategy' untuk menekan pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan bermotor.

Di sisi lain, Anton menegaskan harus ada kampanye yang masif agar semakin banyak warga yang beralih menggunakan kendaraan umum.

"Karena naik angkutan umum lebih cepat, efisien, dan murah. Kita sudah ada tarif integrasi dengan JakLingko. Selain itu warga dengan kartu JakLingko itu juga bisa naik angkutan Mikrotrans gratis," tandasnya. (OL-17)