DINAS Perhubungan DKI Jakarta menilai jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) bisa diterapkan di Jakarta saat ini. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menilai hal itu didukung oleh sistem angkutan umum di Ibu Kota yang sudah sangat baik.
Cakupan layanan Transjakarta, mulai dari rute nonkoridor, rute koridor, hingga rute mikrotrans totalnya sudah melebihi 90%. Selain itu, sudah ada LRT, MRT, dan KRL.
Sebentar lagi pun pemerintah pusat bakal mengoperasikan LRT Jabodebek yang akan menghubungkan warga dari Bodebek ke Jakarta begitu pun sebaliknya.
Baca juga: Pengamat: ERP Bukan Obat Mujarab atasi Macet
Kondisi itu, lanjut Syafrin, lebih baik dibandingkan dengan kondisi Singapura saat pertama kali menerapkan ERP pada 1975.
Saat itu, kondisi angkutan umum Singapura masih minim. MRT baru mulai dibangun.
Namun, Singapura berani mengambil kebijakan demi mengatasi kemacetan untuk jangka panjang. Bisa terlihat hari ini, tidak ada kemacetan berarti di Singapura.
"Dengan kondisi ini artinya sistem angkutan umum sudah siap," tutur Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/1).
Meskipun sistem angkutan umum sudah cukup baik, Syafrin menilai tetap harus ada strategi menekan atau push guna mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Salah satunya dengan ERP serta kebijakan lain seperti penaikan tarif parkir.
"Itu karena harus ada strategi push. Jika kita tidak lakukan upaya untuk menekan menggunakan kendaraan pribadi maka akan tetap (macet)," tegasnya.
Ia juga menambahkan, hadirnya ERP bukan berarti Pemprov DKI membatasi kepemilikan kendaraan bermotor karena hal tersebut adalah hak tiap warga negara.
"Silahkan mempunyai kendaraan sebanyak-banyaknya, tapi saat di jalan kita kendalikan melalui pengendalian lalu lintas," tukasnya. (OL-1)
