Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEMACETAN di DKI Jakarta merupakan persoalan klasik yang belum terselesaikan. Sempat mereda pada pandemi covid-19, kini macet di Jakarta kembali parah.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia di lapangan, ruas jalan seperti Sudirman-Thamrin hingga ke Blok M dan Fatmawati terdapat antrian panjang kendaraan, khususnya pada pagi dan sore hari.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai kemacetan disebabkan jumlah kendaraan pribadi yang lebih banyak ketimbang transportasi umum.
Ia menilai saat ini masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil. Padahal, kata ia, Jakarta memiliki transportasi publik, seperti commuter line atau KRL, TransJakarta, moda raya terpadu atau MRT yang cakupannya hingga 92%.
"Meski di Jakarta itu sudah diberikan transportasi publik yang cukup baik, cakupannya sudah sampai 92%, masalahnya orang Jakarta termasuk Indonesia ini masih senang menggunakan sepeda motor. Kendalanya itu," kata Djoko kepada Media Indonesia, Sabtu (11/2).
Djoko menyoroti adanya industri sepeda motor Indonesia sudah kebablasan. Ia menilai antara kebijakan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan tidak sinkron.
"Kementerian perindustrian hanya melihat sisi ekonomi, sementara Perhubungan selalu melihat sisi keselamatan. Namanya keselamatan lebih utama dari ekonomi, ini yang sebenarnya mulai dipikirkan," katanya.
Baca juga: Pesepeda Motor Tewas Ditabrak BMW Lawan Arus di Jaksel
Maka dari itu, ia menilai perlu langkah untuk mengurangi kendaraan pribadi di jalanan guna menekan kemacetan. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan ganjil genap. Namun, kebijakan itu masih bisa diakali dengan membeli mobil dan memasang pelat yang berbeda. Dampaknya juga jumlah mobil ikut bertambah.
Ia menilai jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) perlu direalisasikan di Jakarta. Ia mengambil contoh Singapura yang menerapkan ERP, bahkan jauh sebelum transportasi umumnya sudah bagus layak.
"ERP itu di Singapura lebih gawat lagi, dia ERP itu saat transportasi publik belum bagus sekali, mending Jakarta sekarang sudah bagus. Kalau sudah mikir masa depan lakukan ERP," katanya.
Ia mengatakan ERP bisa diterapkan tanpa terkecuali. Ia mengatakan tidak ada yang diistimewakan dalam kebijakan tersebut. Sehingga, para pengguna kendaraan pribadi bisa beralih ke transportasi umum.
Namun demikian, ia memberi catatan ketika ERP diterapkan. Ia mengatakan perlu adanya transportasi umum yang layak dan menyentuh kantung permukiman warga di wilayah penyangga.
Selain itu, juga ada transportasi umum yang layak dan bagus untuk warga dengan berpenghasilan menengah ke atas. Dengan fasilitas yang bagus, tepat waktu, warga dengan ekonomi menengah ke atas bisa beralih ke transportasi umum.
"Perbanyak Royal Trans, Jconnection yang menyasar kawasan elit untuk orang kaya yang tidak mau desak-desakan. Itu angkutan umum bersifat privat, bayar mahal, tapi secara total lebih murah ketimbang bawa mobil sendiri," katanya.(Ant/OL-4)
Saat ini petugas sedang berupaya menangani banjir kiriman yang terjadi di 51 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan mengoperasikan sejumlah pompa air.
Narasi sejarah Jakarta selama ini terlalu menonjolkan peran lokal dan mengabaikan kontribusi daerah lain.
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Justru Bandung, Jawa Barat, yang menempati posisi pertama sebagai kota termacet di dunia versi perusahaan teknologi geolokasi global.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengungkap selain Padel, lapangan atau lokasi olahraga lainnya juga telah dikenakan pajak 10%.
Warga Jakarta pernah menitipkan amanah kepada 10 kader terbaik Hanura untuk memperjuangkan hak dan aspirasi mereka di DPRD DKI
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Polda Metro Jaya mengungkap kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (28/5) disebabkan oleh tingginya volume kendaraan.
Integrasi jalan tol eksisting menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dinilai merupakan solusi strategis untuk mengurai kemacetan di kawasan pusat distribusi logistik nasional tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved