Petisi WFH Change.org: Kerja Hibrida Jalan Tengah Perusahan dan Karyawan

PANDEMI covid-19 telah mengubah rutinitas dalam bekerja. Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah menjadi pilihan. Namun, seiring angka kasus covid-19 yang mereda, pilihan bekerja secara konvensional atau dari kantor kembali mengemuka.

Pembuat petisi change.org/KembalikanWFH, Riwaty Sidabutar, berkesempatan untuk berdiskusi dengan perwakilan pihak swasta dan pihak pemerintahan melalui acara Twitter Space yang diadakan oleh Change.org Indonesia Minggu (15/01). Diskusi daring ini mengundang Purnomo, S.H., M.H. (Kepala Bidang Hubungan Industrial & Kesejahteraan Pekerja, Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi & Energi DKI Jakarta); Diana Dewi (Ketua Umum KADIN DKI Jakarta); Novita Natalia (co-founder organisasi Bicara Udara); Adriansyah Yasin Sulaeman (co-founder organisasi Transport for Jakarta); dan perwakilan HRD lewat akun Twitter @HRDBacot.

Baca juga: Orang yang Sering Keluar Rumah Lebih Sehat Fisik dan Mental

Petisi Riwaty menjadi perhatian publik selepas libur tahun baru, dikarenakan pemberhentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yang menyebabkan para karyawan harus kembali bekerja dari kantor. “Sejak WFO (work from office / kerja dari kantor) setiap hari, jalanan jadi sangat macet. Kalau bisa karyawan memilih, kenapa tidak ada opsi (hibrida, misalnya) 2 hari di rumah atau 3 hari di kantor,” ujar Riwaty. Hingga kini petisinya didukung lebih dari 25 ribu orang.

Perwakilan human resources department (HRD) yang tergabung dalam komunitas @HRDBacot menyetujui kerja hibrida menjadi jalan tengah yang terbaik bagi karyawan dan perusahaan. “Fasilitas yang sudah disiapkan perusahaan di kantor bisa digunakan saat WFO, dan ketika karyawan mau WFH ada pilihan beberapa hari dalam seminggu," tandasnya.

Pernyataan Riwaty juga didukung oleh perwakilan masyarakat sipil melalui organisasi Bicara Udara yang berfokus pada peningkatan kualitas udara Jakarta. Termasuk organisasi Transport for Jakarta yang berfokus pada advokasi transportasi publik. 

Novita Natalia dari Bicara Udara setuju bahwa adanya pilihan kerja secara hibrida mampu mengurangi polusi udara di Jakarta. “Penelitian terakhir menunjukkan bahwa sumber polusi udara tertinggi dari transportasi. Sehingga, WFH bisa jadi solusi tapi perlu langkah yang lebih komprehensif untuk mengurangi polusi udara," jelas Novita.

Pendapat senada juga disampaikan Adriansyah Yasin Sulaeman dari Transport for Jakarta. Menurutnya, memberikan opsi kepada pekerja bisa membantu mengurangi mobilitas masyarakat. 

Namun, ia mengatakan bahwa penerapan sistem bekerja hibrida untuk menekan mobilitas masyarakat sehingga mengurangi kemacetan bukan satu-satunya solusi. Adriansyah menyarankan adanya peningkatan akses dan kualitas transportasi publik. “Improvement paling besar perlu ada di luar Jakarta: Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), (karena) untuk di Jakarta sebenarnya sudah cukup baik," tandas Adriansyah.

Baca juga: Terapkan Batas Saat WFH Bisa Tenangkan Jiwa

Namun, pandangan yang berbeda datang dari Diana Dewi, Ketua Umum KADIN DKI Jakarta. Diana mengatakan, pemberlakuan kembali WFH tidak menjamin berkurangnya polusi dan kemacetan. “(Saat masa pandemi), bukan hanya WFH, kondisi jadi tidak macet, melainkan karena mobilitas masyarakat juga terhenti. Soal polusi, sebenarnya ada jalan keluarnya, kesadaran ada di diri kita, harus menggunakan alternatif, seperti transport umum," ujarnya.

Salah satu kendala yang dialami oleh perusahaan untuk menetapkan kebijakan kembali WFH ini, kata Diana, adalah kekosongan kebijakan. Ia mengatakan belum ada kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan WFH, dan apa saja hak-hak yang diperoleh pekerja. Serta batasan dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dan para pekerja. 

Merespons kekosongan kebijakan ini, Kepala Bidang Hubungan Industrial & Kesejahteraan Pekerja, Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi & Energi DKI Jakarta Purnomo, mengembalikan keputusan pemberlakuan kembali WFH / WFO kepada perusahaan. “Ada lembaga namanya kerja sama bipartit, sehingga antara pekerja/buruh atau serikat pekerja bisa berunding dengan perusahaan, untuk menentukan sektor mana yang bisa WFH dan tidak," imbuhnya. (OL-8)