Oligarki di Kabupaten Bogor Tantangan Bersama Elemen Masyarakat

OLIGARKI atau penguasa yang berkonspirasi dengan pengusaha sudah dimulai dari partai politik di Indonesia. Penguasa dan pengusaha harus bekerjasama tapi bukan berkonspirasi mementingkan kepentingan golongannya saja. Kasus di Kabupaten Bogor, dengan dua bupatinya terjerat KPK mengindikasikan adanya oligarki.

Hal itu mencuat dalam Diskusi publik refleksi akhir tahun 2022, yang dihelat Bogor Discussion Club (BDC), bertemakan "Oligarki di Mata Pemerintah dan Rakyat Demi Perbaikan Untuk Bogor Bangkit", bertempat di Ball Room M-One Hotel, Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Senin (19/12/2022).

Diskusi ini dihadiri diantaranya, CEO SBC Muhammad Burhani, Pimpinan Umum Pelita Baru HRM. Danang Donoroso, pengamat kebijakan publik Yusfitriadi, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, pimpinan Umum BogorUpdate.com Effendi Tobing, Tokoh Pemuda Bogor Barat Dawak Faturrahman, Ketua Presidium Bogor Timur Alhafiz Rana, Aktivis/Mahasiswa Hendi, Ketua HIPMI Kabupaten Bogor Achmad Hidayat, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Irfan Darajat, Ketua Umum HPPMI Aldi Supriyadi, Ketua Umum BBR Dudi R. Mahdi serta Marcellinus, Ketua Aliansi Ormas Bersatu (AOB) Bahri Warhangan.

Dalam kesempatan itu, pengamat kebijakan publik Yusfitriadi menyampaikan bila membahas soal oligarki atau penguasa selaku pemangku kebijakan di pemerintahan daerah hingga pusat masuknya melalui partai politik (Parpol).

"Tak dipungkiri, bahwa Indonesia ini ditata dan dikelola oleh parpol dengan berbagai macam instrumen-instrumen penting lainnya," terangnya.

Indonesia, jelas dia, memiliki dua permalasahan besar soal partai politik yang mana sampai saat belum terselesaikan. Misalnya, berbicara soal maju atau tidaknya suatu demokrasi di negeri ini, dia bertanya parpol mana yang demokrasi kepada masyarakat.

"Itu kan banyak kita bisa buktikan dengan berbagai macam indikator-indikator yang menjadi faktor utama. Seperti salah satu parpol yang lebih mementingkan kepentingan golongannya, padahal seharusnya mereka lebih menakar diri sudah sejauh mana dalam menyerap aspirasi dari masyarakat lalu disampaikan kepada pemerintah atau Oligarki itu sendiri," tuturnya.

Lebih lanjut Yusfitriadi menerangkan, dalam menilai oligarki di negeri ini memiliki nilai perspektif sederhana. Diantaranya, oligarki terjadi karena adanya sebuah konspirasi dari salah satu pengusaha dengan penguasa. Baginya, itu merupakan konspirasi sederhana bila membahas soal oligarksi di mata masyarakatnya.

"Intinya bukan tidak boleh kerjasama antara pengusaha dan penguasa itu, tapi kerjasama harus dimaknai sinergitas supaya tidak terjadi oligarki tersebut. Tapi, bilamana kerjasamanya itu bersifat konspiratif maka sudah dipastikan itu akan menimbulkan oligarki," tegas Yusfitriadi.

Selain itu, sambungnya, berbicara soal perspektif oligarki di Kabupaten Bogor juga dapat dilihat saat Pilkada 2018 lalu. Dimana, sudah terlihat jelas saat itu bagaimana tatanan dan aktor-aktor partai politik itu dikendalikan oleh satu, dua, atau tiga orang saja.

"Dan ini lah cerminan dari Oligarki yang bermuara pada problem-problem di partai politik, yang pada akhirnya, menutup partisipatif masyarakat yang tidak lagi dilibatkan berbagai macam program dari pemerintahan," ujarnya.

Upaya Serap Aspirasi

CEO SBC Muhammad Burhani, yang juga mantan ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor periode 2015-2018 ini, menjelaskan dilaksanakannya BDC agar dapat menjadi wadah menyerap aspirasi masyarakat Bogor. Khususnya melalui forum diskusi seperti yang tengah dilakukannya pada hari ini.

"Jadi bermula saya berdiskusi dengan beberapa tokoh Kabupaten Bogor bahwa Bogor ini harus memiliki wadah untuk berdiskusi dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah setempat. Karena Bogor ini harus kompak, Bogor harus kuat demi perbaikan kedepan," ujar Kang Burhan, sapaanya.

Di forum BDC ini, Kang Burhan berharap jangan sungkan-sungkan menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya. Hasil dari kegiatan BDC ini diharapkan bisa menghasilkan solusi dan masukan serta bisa membantu menyelesaikan masalah apa yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor saat ini.

Sementara itu, Ketua panitia acara BDC, Saiful Kurnia mengungkapkan, dengan adanya diskusi akhir tahun 2022 ini bisa menghasillan dan menyelesaikan persoalan yang ada di Bogor. Apalagi pemerintahan di era modern saat ini lebih banyak lahir dari sistem Demokrasi dengan proses berliku dan biayanya sangat mahal. Bentuknya pemilihan langsung dari pusat sampai ke daerah dengan melibatkan jutaan masyarakat.

"Di forum Bogor Discusion Club ini kedepannya, dibahas tema-tema politik pembangunan. Kali ini BDC, mengangkat tema oligarki dan kemakmuran rakyat Bogor sebagai refleksi akhir tahun 2022," pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor Pastikan APBD 2023 Tanggap Bencana