Strategi Heru Budi Tangkal Imbas Resesi di Jakarta Diapresiasi

PEJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memiliki strategi dan solusi dalam menangkal resesi potensi ekonomi dunia, khususnya Indonesia. Yakni dengan membentuk daya tahan melalui program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Upaya tersebut mendapat apresiasi pemerhati kebijakan publik dari GMT Institute Jakarta, Agustinus Tetiro. Sebab Indonesia sebagai salah satu entitas ekonomi dunia dinilai tidak terlalu bergantung pada rantai pasok, sehingga belum akan mengalami resesi.

"Yang akan terjadi di Indonesia adalah perlambatan ekonomi," kata Gusti, sapaan akrab Agustinus Tetiro di Jakarta, Selasa (8/11).

Gusti menambahkan, khabar kurang baik tentang proyeksi perlambatan ekonomi ini tentu saja harus diantisipasi agar dampak negatifnya tidak melebar dan kian parah, terutama di Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional.

"Indonesia mempunyai salah satu modal kuat yang bisa membantu perekonomian nasional di tengah krisis. Modal itu adalah UMKM dalam lintasan sejarah beberapa kali krisis ekonomi, UMKM ternyata mempunyai daya tahan," ujarnya.

Di Jakarta, misalnya, sejak hari pertama dilantik Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, berkomitmen untuk terus memperkuat eksistensi dan memperluas daya jelajah UMKM di DKI Jakarta.

"Salah satu kegiatan yang menjadi stimulan bagi UMKM DKI Jakarta adalah gelaran bazaar UMKM. Bazar UMKM yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta pada 1 dan 2 November 2022 terbukti meningkatkan penghasilan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah hingga 80%," ungkap Heru.

Sebelumnya, sebanyak 64 pelaku UMKM ikut meramaikan bazar yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta bersama Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta pada Senin (24/10) hingga Kamis (27/10) di Ruang Serbaguna Blok G Balai Kota DKI.

Selain bazar, kegiatan itu diisi dengan penyerahan sertifikat aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, kemudian sosialisasi pengembangan produk UMKM serta workshop.

"Ke depan, para pelaku usaha diharapkan terus bertambah, baik secara kuantitas maupun kualitasnya untuk kemajuan sektor ekonomi Indonesia," jelasnya.

Untuk itulah, Gusti menyampaikan bahwa DKI Jakarta telah memiliki enam lembaga terkait untuk membina para UMKM meliputi Dinas PPKUKM, Nakertransgi, Pariwisata, KPKP, Sosial dan PPAPP.

Setiap lembaga tersebut, lanjut Gusti, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian pasca pandemi Covid-19 dengan selalu mendukung UMKM untuk ditingkatkan dan diperdayakan.

Gusti menambahkan, Pemprov DKI Jakarta belum lama ini juga sukses menggelar Beasiswa Pelatihan dan Pendampingan UMKM di MULA by Galeria, Cilandak, Jakarta Selatan kerja sama dengan MULA, Armonesia, SehatQ dan Wiranesia.

"Program ini merupakan beasiswa untuk pelaku UMKM yang pertama kali diadakan di Indonesia dan dihadiri 200 pelaku UMKM, termasuk Jakpreneur binaan DKI Jakarta," ujarnya.

Gusti menilai, daya tahan UMKM didukung beberapa faktor. Pertama, bisnis UMKM dengan skala ekonominya yang lebih kecil lebih dinamis dan lebih mudah untuk diberi pendanaan oleh pemerintah. Sehingga keberpihakan negara kepada UMKM menyangkut kelompok paling lemah menjadi sebuah keharusan.

Kedua, produk-produk UMKM bisa menjadi peluang bagi substitusi barang impor, terutama yang menyangkut barang-barang kebutuhan dasar dan ketiga, bisnis UMKM bisa dijalankan dengan jaringan telekomunikasi digital yang paling sederhana.

Sebagai informasi, mengacu data Kementerian Koperasi dan UKM per Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Sektor UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia.

Menurut data nasional, jumlah pelaku UMKM mencapai 99% dari total usaha di Indonesia. UMKM bahkan sempat menjadi penyelamat dan penopang perekonomian Indonesia saat krisis moneter pada 1998. UMKM kala itu mampu bertahan dan mampu menjaga roda ekonomi negara dari ancaman banyaknya pengangguran. (OL-13)