Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut tidak menutup kemungkinan hanya ada tiga nama calon penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang akan diberikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nama tersebut merupakan usulan dari DPRD DKI Jakarta.
"Kalau tidak ada yang lain ya tiga itu saja diproses lebih lanjut tinggal diverifikasi," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan kepada wartawan, hari ini.
Sejatinya, rekomendasi nama Pj Gubernur DKI yang akan diserahkan ke Presiden Jokowi berjumlah enam orang. Sebanyak tiga orang usulan DPRD dan tiga orang lainnya usulan Kemendagri.
Benny menerangkan sejauh ini dari institusinya belum memiliki rekomendasi nama pengganti Anies Baswedan. Terlebih usulan tiga nama dari DPRD telah mencangkup suara dari semua kalangan.
Adapun ketiga calon itu ialah Kepala Sekretriat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar.
Baca juga: Kesiapan Anies untuk Nyapres Bentuk Ekspresi Kepercayaan Diri
"Kalau tidak ada lagi yang lain masukan, berarti mereka lah yang tiga terbaik. Hingga saat ini dari internal belum ada diskusi tentang itu, internal Kemendagri sambil menunggu masukan dari kementrian dan lembaga," jelasnya.
Lebih lanjut, apabila tidak ada usulan nama lain, ketiga nama itu akan masuk dalam pembahasan awal dengan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait.
Di antaranya Sekretaris Kabinet, Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawain Nasional (BKN), Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Itu akan dilakukan pemetaan, pembahasan, bahasa sederhananya profiling, dicek apakah si A memenuhi syarat atau tidak, apakah si A memiliki catatan atau tidak di masing-masing lembaga tadi yang saya sebutkan," jelasnya.(OL-4)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Dalam penangkapan sejumlah pihak lainnya, KPK turut menyita Rp800 juta. Jika ditotal, barang bukti dalam OTT ini mencapai Rp1,6 miliar.
KPK sudah menggelar ekspose dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Kasus rasuah dalam OTT itu adalah pemerasan.
Dalam kasus ini, ada juga uang yang disita oleh tim penangkapan.
Jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memiliki kewenangan untuk menetapkan wakil gubernur menjadi gubernur definitif.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Menurut Sultan, keberatan yang diajukan oleh para Gubernur tersebut sangat beralasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved