Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
TEKAIT adanya temuan kasus intoleransi dan diskriminasi yang masih banyak terjadi di sekolah-sekolah di Jakarta, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil DKI Jakarta II Christina Aryani meminta pemerintah baik Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun Kementerian Agama serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan yang rutin dan serius pada sekolah-sekolah di Jakarta.
Sekolah menurut Christina harus menjadi tempat para peserta didik mendapatkan pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila seperti pluralisme, semangat bhineka tunggal Ika, kerja sama atau gotong royong dalam perbedaan, bukan sebaliknya menjadi tempat suburnya praktek-praktek intoleran.
Christina mendorong adanya kesadaran bersama baik pada peserta didik, pendidik atau guru, para pengambil kebijakan untuk menjadikan sekolah-sekolah di Jakarta sebagai motor penggerak pluralisme.
"Kita tentu saja prihatin bahwa di Jakarta masih cukup banyak ditemukan kasus intoleransi dan lebih disayangkan lagi itu terjadi di sekolah-sekolah yang kita harapkan justru menjadi tempat pendidikan nilai-nilai pluralisme. Rasanya dari kejadian yang terungkap belakangan ini baik kejadian kecil maupun besar yang menyangkut intoleransi menjadi alarm untuk kita segera berbuat sesuatu. Mari kita bangun gerakan bersama yang positif bagaimana kita justru mendorong sekolah di Jakarta harus jadi motor penggerak pluralisme," ungkap Christina kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/8).
Baca juga : 15 Siswa 1 Guru SMAN 8 Kota Depok Positif Covid-19, PTM Dihentikan 7 Hari
DKI Jakarta menurut Christina, adalah kota plural yang memperlihatkan Indonesia seutuhnya karena terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Maka sangat disayangkan apabila citra tersebut tercoreng karena kejadian-kejadian intoleran di sekolah-sekolah seperti ramai jadi pemberitaan belakangan ini.
"Kami dorong agar pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah memberi perhatian khusus pada sekolah-sekolah di Jakarta agar tidak ada lagi kejadian serupa. Jakarta malah harusnya menjadi contoh untuk daerah lain di Indonesia bahwa siapa pun, dari latar belakang apa pun semua punya tempatnya di Jakarta dan dihargai," tegas Christina.
Dia sendiri mengaku selama ini memberi perhatian serius pada sosialisasi Pancasila ke sekolah-sekolah melalui agenda sosialisasi empat pilar MPR RI.
"Selama ini kita cukup rutin mendatangi sekolah-sekolah untuk lakukan sosialisasi. Bagi saya sekolah memang harus jadi basis utama gerakan pluralisme karena anak-anak sekolah ini adalah generasi penerus bangsa. Kita juga punya perhatian yang sama untuk menjaga Jakarta menjadi rumah yang aman untuk semua tanpa membeda-bedakan suku, agama maupun budayanya," pungkas Christina. (RO/OL-7)
BUPATI Intan Jaya, Papua Tengah, Aner Maisini mengungkapkan Hari Raya Idul Adha merupakan momen untuk memperkuat solidaritas dan toleransi umat beragama.
"Setiap ada hari besar keagamaan, warga tanpa memandang keyakinan dan namanya berkumpul, saling pengucapan selamat," jelas Kepala Dusun Thekelan Agus Supriyo.
Dialog antaragama merupakan sarana yang sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan daya kritis, membangun hubungan antaragama yang baik dan bermakna.
Toleransi, katanya, adalah kata yang paling sering terdengar tapi terkadang bisa berbalik menjadi penyebab tindakan-tindakan intoleran.
Fondasi dari moderasi beragama yang kokoh tak hanya bertumpu pada edukasi atau pendekatan budaya semata, tetapi juga sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Dengan memahami makna semboyan bangsa tersebut maka akan muncul cinta, toleransi, dan kelembutan perlu dimiliki oleh setiap orang yang beragama.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved