Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
TEKAIT adanya temuan kasus intoleransi dan diskriminasi yang masih banyak terjadi di sekolah-sekolah di Jakarta, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil DKI Jakarta II Christina Aryani meminta pemerintah baik Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun Kementerian Agama serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan yang rutin dan serius pada sekolah-sekolah di Jakarta.
Sekolah menurut Christina harus menjadi tempat para peserta didik mendapatkan pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila seperti pluralisme, semangat bhineka tunggal Ika, kerja sama atau gotong royong dalam perbedaan, bukan sebaliknya menjadi tempat suburnya praktek-praktek intoleran.
Christina mendorong adanya kesadaran bersama baik pada peserta didik, pendidik atau guru, para pengambil kebijakan untuk menjadikan sekolah-sekolah di Jakarta sebagai motor penggerak pluralisme.
"Kita tentu saja prihatin bahwa di Jakarta masih cukup banyak ditemukan kasus intoleransi dan lebih disayangkan lagi itu terjadi di sekolah-sekolah yang kita harapkan justru menjadi tempat pendidikan nilai-nilai pluralisme. Rasanya dari kejadian yang terungkap belakangan ini baik kejadian kecil maupun besar yang menyangkut intoleransi menjadi alarm untuk kita segera berbuat sesuatu. Mari kita bangun gerakan bersama yang positif bagaimana kita justru mendorong sekolah di Jakarta harus jadi motor penggerak pluralisme," ungkap Christina kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/8).
Baca juga : 15 Siswa 1 Guru SMAN 8 Kota Depok Positif Covid-19, PTM Dihentikan 7 Hari
DKI Jakarta menurut Christina, adalah kota plural yang memperlihatkan Indonesia seutuhnya karena terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Maka sangat disayangkan apabila citra tersebut tercoreng karena kejadian-kejadian intoleran di sekolah-sekolah seperti ramai jadi pemberitaan belakangan ini.
"Kami dorong agar pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah memberi perhatian khusus pada sekolah-sekolah di Jakarta agar tidak ada lagi kejadian serupa. Jakarta malah harusnya menjadi contoh untuk daerah lain di Indonesia bahwa siapa pun, dari latar belakang apa pun semua punya tempatnya di Jakarta dan dihargai," tegas Christina.
Dia sendiri mengaku selama ini memberi perhatian serius pada sosialisasi Pancasila ke sekolah-sekolah melalui agenda sosialisasi empat pilar MPR RI.
"Selama ini kita cukup rutin mendatangi sekolah-sekolah untuk lakukan sosialisasi. Bagi saya sekolah memang harus jadi basis utama gerakan pluralisme karena anak-anak sekolah ini adalah generasi penerus bangsa. Kita juga punya perhatian yang sama untuk menjaga Jakarta menjadi rumah yang aman untuk semua tanpa membeda-bedakan suku, agama maupun budayanya," pungkas Christina. (RO/OL-7)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pemulihan harmoni sosial di tengah masyarakat Cidahu, Sukabumi, setelah insiden perusakan rumah yang diduga dijadikan tempat ibadah.
Tidak hanya karena secara geografis wilayahnya berbukit-bukit dengan ketinggian 760 meter di atas permukaan laut (mdpl), tetapi juga karena desa itu tak ubahnya Indonesia mini dengan beragam agama.
BUPATI Intan Jaya, Papua Tengah, Aner Maisini mengungkapkan Hari Raya Idul Adha merupakan momen untuk memperkuat solidaritas dan toleransi umat beragama.
"Setiap ada hari besar keagamaan, warga tanpa memandang keyakinan dan namanya berkumpul, saling pengucapan selamat," jelas Kepala Dusun Thekelan Agus Supriyo.
Dialog antaragama merupakan sarana yang sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan daya kritis, membangun hubungan antaragama yang baik dan bermakna.
Toleransi, katanya, adalah kata yang paling sering terdengar tapi terkadang bisa berbalik menjadi penyebab tindakan-tindakan intoleran.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved