Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
TAHUN ini, sebanyak tujuh bangunan puskesmas di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjalani proses rehabilitasi. Selain guna meningkatkan layanan kepada masyarakat, pembangunan juga bertujuan memenuhi proses akreditasi yang tengah dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.
Ketujuh bangunan puskesmas yang dipersolek Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Tangsel tersebut, yakni Puskesmas Bambu Apus, Puskesmas Setu, Puskesmas Pondok Benda, Puskesmas Jombang, Puskesmas Pondok Kacang Timur, Puskesmas Pisangan, serta Puskesmas Serpong 2.
"Total tahun 2022 di Tangsel ada tujuh puskesmas yang di rehabilitasi. Kemarin kita (UPTD Pemeliharaan Bangunan DCKTR Tangsel) ada permintaan dari Puskesmas Bambu Apus dan Setu terkait pemeliharaan bangunan untuk akreditasi puskesmas," terang Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan DCKTR Kota Tangsel Adiyat Firmanuddin, Jumat (29/7).
Secara keseluruhan, lanjutnya, rehabilitasi ketujuh puskesmas dimaksud merupakan kegiatan rutin tahunan. Dimana prosesnya menyangkut pengerjaan peningkatan fasilitas luar bangunan serta sarana dan prasarana puskesmas.
"(Rehabilitasi puskesmas) lebih kepada pemeliharaan ya, seperti perbaikan cat-cat yang sudah agak kusam, kamar mandi, area parkir, atau ruang tunggu pasien. Progresnya sebagian sudah berjalan sekarang," papar Adiyat.
Terpisah, Kepala Puskesmas Bambu Apus, Dr. Lia Rita Magdalena mengutarakan, tahun ini adalah kali kedua pihaknya mengikuti proses akreditasi. Sebelumnya, Puskesmas Bambu Apus telah mendapat akreditasi pada tahun 2018.
"Kita sudah terakreditasi tahun 2018. Sebenarnya sekarang itu adalah proses re-akreditasi. Memang dari Badan Akreditasi mewajibkan setiap 3 bulan sekali harus re-akreditasi. Tapi kebetulan tahun lalu kan masih pandemi, jadi (re-akreditasi) diundur tahun ini," jelasnya.
Untuk proses akreditasi, sejumlah instrumen yang menjadi bahan penilaian dari Badan Akreditasi Kemenkes RI, diantaranya adalah terkait sistem layanan hingga kelaikan bangunan.
"(Proses re-akreditasi) jadi sebenarnya untuk meyakinkan semuanya berjalan sesuai prosedur. Semua tentang pelayanan, mulai dari pasien datang sampai pasien pulang," kata Lia.
Setiap harinya, saat ini rata-rata jumlah pasien yang datang ke Puskesmas Bambu Apus sebanyak 100 orang. Untuk memudahkan pelayanan terhadap pasien, sejumlah layanan sudah dapat dilalui secara daring. "Sampai sekarang kami sedang berproses perapian dokumen, gedung, fisik, semua sedang kami rapihkan," pungkas Lia. (Ant/OL-13)
Baca Juga: Puluhan Rumah Tak Layak Huni Di Ciputat Akan Diperbaiki
Dari pelayanan hukum badan usaha termasuk perseroan perorangan, legalisasi apostille, jaminan fidusia, kewarganegaraan dan pewarganegaraan, hingga pengelolaan harta peninggalan.
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Warga agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan dan peristiwa keamanan lainnya seperti aksi tawur, penyalahgunaan narkoba, dan insiden kebakaran.
Integrasi ini sebagai solusi atas permasalahan administrasi pertanahan dan perpajakan yang selama ini berjalan terpisah.
Didik Suhardi menyampaikan apresiasi atas komitmen SMAN 3, SMAN 6 dan SMAN 8 Tangsel serta masyarakat sekitar dalam menjaga pelaksanaan pendidikan.
Kegiatan ini sejalan dengan salah satu program prioritas Kemendikdasmen, yaitu Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial atau Koding dan KA.
Kebijakan kemandirian keuangan PTN dinilai menciptakan ketimpangan dalam dunia pendidikan tinggi.
LAM-PTKes telah mengembangkan standar mutu pendidikan tenaga kesehatan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan ditingkatkan berdasarkan standar global.
Akreditasi dari LAM Teknik bukan sekadar status administratif, tetapi pemicu nyata perubahan mutu pendidikan teknik di Indonesia.
Sebuah tonggak pencapaian yang menunjukkan keunggulan mutu akademik dan relevansi kurikulum di tengah derasnya transformasi digital global.
Konsentrasi pelatihan masih lebih banyak di kota besar, sementara tenaga kesehatan di daerah masih menghadapi keterbatasan akses dan distribusi yang tidak merata.
UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) Aceh, kembali menoreh kemajuan. Kali ini Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat (PRHIA) USK dianggap sebagai pusat riset unik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved