Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI memastikan tidak melarang kegiatan Citayam Fashion Week (CFW) di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Ajang pamer busana itu justru dinilai penuh dengan inovasi.
"CFW tidak pernah ditutup tidak juga dilarang, Citayan Fashion Week itu kita apresiasi karena inovasi, kreasi anak anak kita semua," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).
Meski begitu, Ariza meminta remaja Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok (SCBD) itu tidak pulang terlarut malam.
"Sudah masanya sekolah, bukan masa libur lagi. Tugas anak anak adalah belajar," terangnya.
Baca juga: Cegah Citayam Fashion Week, Polisi Akan Jaga Zebra Cross Dukuh Atas
Selain itu, politikus Partai Gerindra itu memandang kerumunan yang terjadi saat CFW sangat berpotensi menimbulkan penyebaran covid-19. Oleh karennya, penerapan protokol kesehatan (prokes) harus benar-benar dijalankan.
"Di situ dari Pemerintah Kota (Jakarta Pusat), kita juga menyiapkan vaksin, sudah beberapa kali dilakukan," terangnya.
Sebelumnya, seorang petugas yang mewakili Kecamatan Tanah Abang menginformasikan CFW dilarang diselenggarakan di zebra cross atau tempat penyebarangan orang di kawasan Dukuh Atas. Lokasi itu kembali diperuntukan bagi masyarakat yang ingin menyeberang.
"Zebra cross adalah digunakan untuk penyeberangan orang bukan untuk fashion show," ujar petugas tersebut, diunggah di akun Instagram @360, dikutip Rabu (27/7).
Petugas juga meminta kesadaran masyarakat untuk bijak dalam menggunakan zebra cross. (OL-1)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved