Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan melakukan antisipasi penularan penyakit hepatitis akut misterius yang merebak beberapa waktu belakangan. Upaya pertama yang dilakukan adalah menguatkan sistem surveilans penyakit menular yang sudah berjalan sejak 2002.
"Pertama kami menguatkan sistem surveilans yang sudah berjalan sejak 2002. Jadi ada mekanisme bahwa semua faskes, apakah itu rumah sakit, puskesmas, klinik, apabila melakukan perawatan atau menerima pasien penyakit menular sesuai daftar di Permenkes, sebanyak 17 penyakit menular yang harus dilaporkan segera, salah satunya adalah penyakit hepatitis," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Widyastuti, saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/5).
Memperkuat surveilans, ujar Widyastuti, merupakan sistem kewaspadaan dini yang dibangun untuk penyakit menular yang berpotensi menyebar luas.
Selain itu, lanjutnya, surveilans juga penting untuk melakukan investigasi dan langkah pengamanan ke depan.
Kedua, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Baca juga : Anies: Mayoritas ASN Pemprov DKI Jakarta Kesulitan Lakukan WFH
Begitu juga dengan organisasi profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), mengingat hepatitis akut misterius itu dicurigai banyak menyerang anak-anak. Lembaga dan organisasi profesi ini nantinya akan diminta bersama-sama menyusun pedoman untuk pegangan awal para tenaga kesehatan di lapangan.
"Di lapangan itu maksudnya dari sisi klinis maupun dari sisi epidemiologi," jelas Widyastuti.
Upaya ketiga, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan koordinasi dengan seluruh direktur rumah sakit se-DKI Jakarta dan kepala puskesmas se-DKI Jakarta terkait kewaspadaan penyakit hepatitis akut misterius itu.
"Di lapangan itu maksudnya dari sisi klinis maupun dari sisi epidemiologi," kata Widyastuti. (OL-7)
Meskipun sering kali dianggap penting hanya pada masa anak-anak, imunisasi sepanjang hidup adalah praktek yang sangat penting untuk menjaga kesehatan kita.
Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, pada kurun 2018-2023 lebih dari 1,8 juta anak Indonesia belum mendapat imunisasi rutin lengkap. Apa risiko bahayanya?
Dokter spesialis respirologi anak konsultan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Wahyuni Indawati menyatakan bahwa kontak erat di rumah merupakan faktor risiko utama dalam penularan TBC anak
Berdasarkan laporan hingga saat ini, mencapai 2.230 warga pemudik yang telah mengikuti tes swab antigen di Puskesmas di Kecamatan dan Polres Metro Jakarta Timur.
Adanya penularan kepada puluhan warga itu setelah melakukan libur lebaran dengan tidak mematuhi protokol kesehatan.
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved