Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
PENELITI sosial dari Pusat Kajian Kepemudaan Rissalwan Lubis menyebut dari hasil survei cepat didapati masih ada warga Jakarta yang tidak setuju terhadap pemindahan ibu kota.
Dalam survei cepat yang dilakukannya pada Januari, sebanyak 58,8% responden mengatakan tak setuju dengan pemindahan ibu kota. Alasan yang dipilih pun beragam dari mulai khawatir proses pemindahan ibu kota akan membebani APBN, hingga khawatir pemerintah tidak fokus terhadap penyelesaian pandemi covid-19.
"Alasan lainnya warga tidak menyetujui kepindahan ibu kota juga khawatir dengan kerusakan lingkungan di Kalimantan akan semakin besar dan nilai historis Jakarta sebagai ibu kota," kata Rissalwan dalam diskusi virtual, Jumat (4/2).
Meskipun begitu, mayoritas responden berharap adanya perubahan yang lebih baik terhadap Jakarta saat tak lagi menjadi ibu kota baru.
"Harapannya lalu lintas dan transportasi lebih baik, lingkungan dan masalah air akan teratasi, apresiasi terhadap nilai budaya Betawi juga lebih baik, peluang bisnis dan usaha, serta meningkatnya kerukunan dan solidaritas masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, ada 29,4% warga yang setuju pemindahan ibu kota karena masalah di Jakarta serta menilai perlu adanya pemisahan antara pusat perekonomian dan pusat bisnis.
Sementara itu, ketika menghadapi pertanyaan kesediaan untuk pindah ke ibu kota baru, mayoritas responden menolak pindah ke ibu kota baru.
"Ada 78,8% yang menolak dengan alasan seperti bukan ASN dan tidak memiliki dana untuk pindah," ujarnya.
Baca juga: Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Gubernur DKI Bakal Lebih Fokus Urus Jakarta
Responden yang menolak pindah ke ibu kota baru juga mengemukakan alasan khawatir dengan konflik sosial berbasis kesukuan. Rissalwan memahami hal ini karena Jakarta adalah kota yang sangat multikultural.
Banyak etnis dan suku yang hidup harmonis di Jakarta. Berbagai agama dan kebudayaan pun saling tumbuh dan diterima dengan baik di Jakarta.
"Sementara itu kalau di Kalimantan ya mungkin mayoritasnya masih homogen. Jadi kekhawatiran itu sangat bisa dipahami muncul dalam diri masyarakat," jelasnya.
Kemudian ada 21,2% responden yang menyatakan bersedia karena berharap adanya peluang baru di ibu kota baru serta berharap lingkungan yang lebih baik.(OL-5)
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved