Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan memang terjadi peningkatan kasus covid-19 di Jakarta saat ini. Namun, ia memastikan bahwa belum terjadi gelombang ketiga di Ibukota.
Kendati demikian, politikus Partai Gerindra itu meminta warga tidak lalai dan kendur dalam melakukan protokol kesehatan. Tingkat vaksinasi yang tinggi di Jakarta jangan sampai membuat warga menganggap enteng lonjakan kasus yang terjadi saat ini.
Baca juga: Muluk-muluk, Janji Politik Anies Banyak tak Terealisasi
"Kalau terkait apakah gelombang tiga, nanti kita lihat. Tapi kalau dilihat dari datanya belum seperti dulu Juni-Juli 2021. Tapi tidak bermaksud mengabaikan, tidak boleh menganggap enteng. Sekali lagi tempat terbaik di rumah," tegasnya di Balai Kota, Senin (31/1) malam.
Ia juga mengungkapkan kampanye kepada warga agar mengurangi mobilitas sudah sejak lama digaungkan semenjak pandemi covid-19 melanda. Bahkan Presiden Joko Widodo baru-baru ini juga meminta warga untuk sebisa mungkin bekerja dari rumah.
"Pak Presiden saja meminta kan kalau masih bisa dikerjakan dari rumah ya sebaiknya dari rumah saja. Mari kita kurangi mobilitas," tukasnya.
Di sisi lain untuk kebijakan pembatasan kapasitas tempat usaha termasuk perkantoran, Riza menambahkan pihaknya mengikuti kebijakan PPKM level 2 di Jakarta yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, selama pemerintah pusat masih menerapkan kebijakan PPKM level 2 bagi DKI, pembatasan kapasitas perkantoran masih berlaku 50% untuk sektor non esensial dan dan non kritikal. Sementara itu pembatasan 75% bagi sektor esensial dan kritikal. (OL-6)
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved