Banyak Pelanggaran, Perhimpunan Pendidikan dan Guru Desak PTM 100% Disetop

PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan termasuk kepala daerah sekitar kawasan aglomerasi agar segera hentikan skema pembelajaran tatap muka (PTM) 100%.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, hal itu dilakukan demi keselamatan dan kesehatan semua warga sekolah.

"Kami memohon agar Pak Anies mengembalikan kepada skema PTM Terbatas 50%," kata Satriwan dalam keterangan tertulis, Kamis (27/1).

P2G mengusulkan agar metode belajar blended learning kembali diterapkan untuk saat ini.

"Dengan metode belajar blended learning, sebagian siswa belajar dari rumah, dan sebagian dari sekolah," ujar Satriwan.

"Metode ini cukup efektif mencegah learning loss sekaligus life loss," lanjut dia.

Satriwan menilai, guru dan siswa di DKI Jakarta sudah berpengalaman menggunakan skema PTM 50% dengan metode blended learning atau sebagian siswa belajar di rumah, dan sebagian lagi di sekolah.

Baca juga: DKI Jakarta Jalankan PTM 50% kalau PPKM Level 3

Terlebih, kata dia, para guru dan siswa, rata-rata sudah memiliki gawai pintar bahkan laptop atau komputer, sinyal internet bagus, relatif tak ada kendala dari aspek infrastruktur digital.

"Tentu dengan catatan, ada pendampingan orang tua dari rumah selama anak PJJ (pembelajaran jarak jauh)," ujarnya.

Selain itu, P2G juga mencatat adanya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi selama pelaksanaan PTM dengan kapasitas 100%.

Pelanggaran itu terjadi mulai dari tidak diterapkannya jarak 1 meter di dalam kelas.

"Jarak 1 meter dalam kelas yang sulit dilakukan karena ruang kelas relatif kecil ketimbang jumlah siswa," ungkapnya.

Kemudian ruang sirkulasi udara tidak ada atau ventilasi udara tidak dibuka karena kelas ber-AC.

Adanya siswa berkerumun dan nongkrong bersama sepulang sekolah serta masih adanya kantin sekolah yang buka secara diam-diam.

Oleh karena itu, P2G mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk mengehentikan skema PTM 100%. (OL-4)