MENTERI Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 05 Tahun 2022 untuk PPKM Jawa-Bali. Inmendagri tersebut merupakan perpanjangan dari Inmendagri tentang PPKM yang telah tertuang pada Inmendagri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
Dalam Inmendagri tersebut, Kemendagri tetap memperpanjang PPKM level 2 untuk wilayah Jabodetabek dan Bali. Status ini berlaku mulai hari ini hingga 31 Januari. Perpanjangan ini dilakukan di tengah mengganasnya varian baru omikron di Jakarta.
Per 24 Januari telah terdapat 1.584 orang terinfeksi omikron di Jakarta, sebanyak 1.058 orang adalah pelaku perjalanan luar negeri dan sisanya 526 orang terinfeksi melalui penularan di tingkat lokal.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA mengatakan ada beberapa hal yang diatur di dalam Inmendagri tentang Perpanjangan PPKM Jawa Bali di antaranya adalah pada pengaturan PPKM Jawa-Bali, menunjukkan adanya peningkatan jumlah daerah yang berada pada Level 1 dari 47 daerah menjadi 52 daerah.
"Sedangkan daerah pada Level 2 mengalami penurunan dari 80 daerah menjadi 75 daerah, begitu juga dengan Level 3 tetap 1 daerah," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Selasa (25/1).
"Mengingat sebagian kasus terjadi di Jabodetabek, maka Pemerintah Daerah diharapkan untuk melakukan akselerasi vaksinasi booster di kabupaten/kota dengan tingkat capaian vaksinasi yang sudah tinggi," lanjut Safrizal.
Baca juga: PPKM Level 2 Jakarta Diperpanjang Hingga 31 Januari 2022
Ia menambahkan, Jawa-Bali merupakan episenter covid-19 omikron, maka vaksinasi dosis kedua untuk lansia harus terus dikejar, pemda serta jajaran Forkominda diharapkan untuk terus mengejar vaksinasi dosis 2 untuk umum dan lansia mencapai 70% begitu pula halnya dengan Vaksinasi anak mengingat PTM sudah dilakukan 100%.
Deteksi dapat ditingkatkan dengan tes epidemiologi versus tes screening, meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak, surveilans genomik di daerah berpotensi lonjakan kasus, serta penguatan surveilans di pintu masuk negara.(OL-5)
