Luar Biasa, Teman Ahok Berhasil Kumpulkan 864.660 KTP

BELUM genap tiga bulan, jumlah salinan KTP dukungan untuk pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Heru Budi Hartono (Ahok-Heru) sudah mencapai 864.660.

Dengan demikian, tinggal 135.340 untuk genap 1.000.000 KTP seperti yang diinginkan Teman Ahok. Jumlah yang terkumpul hingga malam ini, Sabtu (21/5), jauh melampaui syarat minimum dukungan untuk calon perseorangan di DKI Jakarta, yaitu 532. 213 atau 7,5 % dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu sebelumnya.

Teman Ahok mulai mengumpulkan KTP sejak 11 Maret. Itu merupakan pengumpulan ulang dukungan dengan formulir baru yang mencantumkan Ahok-Heru. Pengumpulan KTP sebelum itu, hanya mencantumkan nama Ahok, mencapai 784.977.

Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, seperti diberitakan Antara, meminta calon gubernur Pilkada 2017 untuk bersosialisasi jauh-jauh hari.

"Saya tidak mendukung orang hari ini kampanye, bukan. Tapi masyarakat jangan disodorkan calon yang last minute," kata dia, disela Seminar Nasional Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Fakultas Hukum, Sabtu.

"Mereka kalau serius mau nyalon jauh-jauh hari (kampanye), jangan satu bulan sebelum tanggal 15 Februari," sambung dia.

Hal tersebut, menurut Mimah, agar masyarakat terbiasa dengan budaya "tidak dadakan". Tidak hanya itu, hal ini juga merupakan bagian dari pendidikan politik Dengan cara itu, Mimah melihat cagub akan lebih diuntungkan karena masyarakat akan lebih mengenal, ditambah lagi sosialisasi tersebut belum masuk masa kampanye.

"Kalau masuk masa kampanye dia akan terkungkung aturan kampanye, tapi kalau belum masuk dia belum terkena aturan kampanye," kata Mimah.

"Tapi terkena sanksi moral, masyarakat enggak terima karena bukan pelaksanaan kampanye," lanjut dia.

Lebih lanjut, Bawaslu mengimbau agar tim sukses tidak melakukan black campaign, terutama kampanye yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan).

"Jangang kampanye SARA, sudah banyak penelitian bahwa SARA itu enggak efektif, tapi masih digunakan karena beberapa menganggap masih efektif," ujar Mimah.

"Tapi Bawaslu menghimbau jangan. Pakailah cara-cara yang lebih manusiawi, yang lebih mendidik, karena DKI masyarakatnya plural, semua ada di sini," tambah dia. (X-2)