Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengakui, memang ada wacana untuk menaikkan tarif kereta rel listrik (KRL). Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan.
Alasan utama tarif tersebut akan naik dari Rp3 ribu menjadi Rp5 ribu didasari atas pelayanan pemerintah lewat pembangunan parasarana dan sarana kereta api yang diklaim semakin membaik.
"Misalnya, berkurangnya waktu tempuh dan waktu antrian masuk ke Stasiun Manggarai, yang sebelumnya memang cukup menghambat," ujar Adita dalam keterangan resmi, Jumat (14/1).
Alasan lainnya ialah dibangunnya rel dwiganda, revitalisasi Stasiun Jatinegara, Stasiun Cikarang, Stasiun Bekasi, dan sebagainya yang dianggap telah memberi kemudahan, keamanan dan kenyamanan kepada konsumen KRL. Sehingga tarif KRL seharusnya bisa disesuaikan.
"Operator, dalam hal ini PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), juga melakukan peningkatan layanan yang tidak kalah bagus. Misalnya, system ticketing, pelayanan di stasiun dan juga di atas kereta,” tutur Adita.
Selain itu, Adita menggarisbawahi selama enam tahun terakhir atau sejak 2015, pemerintah belum pernah melakukan penyesuaian tarif KRL satu kali pun.
Kemudian, dari hasil survei yang dilakukan Kemenhub juga mendukung adanya wacana kenaikan tarif KRL ini. "Sehingga, cukup wajar jika kemudian muncul wacana untuk menaikkan tarif, setelah berbagai layanan kepada konsumen terus ditingkatkan," jelasnya. (OL-12)
DANY Rodrick, seorang guru besar dan ekonom terkenal dari International Political Economy at Harvard Kennedy School
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan Donald Trump ini akan berlaku mulai 7 Agustus dan bertujuan mengubah sistem perdagangan internasional demi kepentingan ekonomi nasional Amerika Serikat.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Kebijakan tarif sebesar 32% yang diterapkan secara resiprokal oleh pemerintah AS tentu akan berdampak terhadap daya saing produk Indonesia, khususnya komoditas ekspor unggulan.
Pemerintah memastikan bakal memakai sisa waktu yang ada untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat perihal tarif. Negosiasi akan dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved