Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SALAH satu tersangka kasus mafia tanah yang menimpa keluarga artis Nirina Zubir akhirnya menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, Selasa (23/11).
Tersangka Notaris Erwin Riduan mendatangi Polda Metro Jaya didampingi oleh Kepala Sub Direktorat Harta dan Benda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi pada pukul 12.16 WIB, Selasa (23/11) siang.
"Ya, ia menyerahkan diri (ke Polda Metro Jaya," ucap Petrus, Selasa (23/11).
Petrus menegaskan bahwa pihaknya langsung memeriksa Erwin secara intensif dan akan langsung ditahan. "Ya, masih intesif diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka," ujarnya.
Dari pantauan Media Indonesia, Erwin mendatangi Polda Metro dengan menggunakan kemeja putih didampingi PPAT.
Baca juga: Sumur Resapan Membahayahan Penguna Jalan, DPRD: Perencanaannya Buruk
"Karena setelah kami melakukan imbauan kemudian dia didampingi ketua PPAT Endi Harahap untuk serahkan diri," ujar Petrus.
"Jadi gak perlu ditangkap karena menyerahkan diri. Anggota kami kerahkan semua kemudian kami tunggu di Polda," tambahnya.
Petrus menyebut Erwin telah menyerahkan diri usai mendengar imbauan penyidik agar kooperatif untuk serahkan diri. (OL-4)
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved