PSI Tolak Anggaran Pengadaan Tanah RTH yang Naik 10 Kali Lipat

PEMPROV DKI Jakarta berencana menaikkan anggaran pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10 kali lipat, dari semula Rp150 miliar menjadi Rp 1,5 triliun. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak anggaran tersebut karena ditengarai akan menjadi masalah di kemudian hari.

Hal ini terungkap di dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 antara DPRD dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

“Temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2020 menunjukkan ada yang tidak tepat dengan proses pengadaan tanah di Dinas Pertamanan. Misalnya tanah dibeli tanpa ada akses dan ada selisih perhitungan harga hingga miliaran rupiah. Makanya saya ragu Dinas Pertamanan akan membelanjakan anggaran Rp1,5 triliun dengan benar dan sesuai aturan,” kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Untayana, Kamis (4/11).

Selain itu, Justin juga menemukan Dinas Pertamanan beberapa kali terkesan kurang jujur sejak perencanaan anggaran dan asal beli. Contohnya, pada pembahasan APBD Perubahan 2020, Dinas Pertamanan meminta anggaran untuk membeli tanah makam Covid-19 di 5 lokasi.

“Tanah di 5 lokasi dibeli dengan harga Rp186 miliar, tapi ternyata belum digunakan secara maksimal untuk makam Covid-19. Lalu anehnya sekarang malah minta anggaran untuk beli tanah lagi. Dari situ bisa dilihat bahwa track record pengadaan tanah di Dinas Pertamanan tidak bagus. Kami khawatir nanti anggaran Rp1,5 triliun itu akan bermasalah, oleh karena itu kami Fraksi PSI menolak,” ucap Justin.

Justin juga mengingatkan bahwa beberapa nama eksekutif dan legislatif disebut-sebut di dalam proses pemeriksaan kasus pengadaan tanah di PT Pembangunan Sarana Jaya. Oleh karena itu, dia berharap pembahasan anggaran terkait usulan pengadaan tanah di DPRD agar lebih cermat, ketat, dan penuh kehati-hatian.

“Proses pengadaan tanah saat ini terkesan tidak terbuka, sehingga rentan ada pelanggaran. Kami merekomendasikan agar Pemprov DKI melakukan pengadaan tanah menggunakan teknologi sistem informasi, sehingga semuanya berjalan secara tertib dan transparan,” ujar Justin. (OL-4)