Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Kota Jakarta Pusat melakukan audit dan peninjauan keberadaan sumur resapan di 400 perkantoran baik milik pemerintah maupun swasta. Sumur resapan di perkantoran berfungsi menampung, menyimpan, dan meresapkan air hujan yang dapat menambah kandungan air tanah.
"Ketika sampai di gedung itu, kami akan mendata sesuai dengan yang mereka punya. Seharusnya kan ada sumur
resapan berapa meter. Kami akan cek sesuai tidak dengan IMB yang mereka miliki," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bakwan Ferizan Ginting, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (15/10).
Bakwan menjelaskan dalam peninjauannya, Pemkot Jakarta Pusat telah membentuk tiga tim untuk mengecek pembangunan sumur resapan perkantoran yang berada di tiga kecamatan, yakni Tanah Abang, Menteng, dan Senen. Tim pengawasan ini terdiri dari jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Suku Dinas Sumber Daya Air, Satpol PP dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Pusat.
Sebanyak 400 perkantoran yang akan diaudit mulai Senin (17/10) berdasarkan penetapan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan PTSP DKI. Tim pengawas akan meninjau ada atau tidaknya pembangunan sumur resapan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perkantoran tersebut.
Baca juga: Begini Cara Kerja Desk Collection Pinjol Ilegal menjalankan Aksinya
Jika tidak ada sumur resapan, perusahaan pemilik gedung akan diberi kesempatan selama 30 hari untuk membangun sumur resapan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Air Tanah. "Setelah 30 hari pun mereka tidak membuat sumur resapan, kami segel dan buatkan plang bahwa gedung ini belum membuat sumur resapan. Sanksi tegas tahap akhir akan dilakukan di tingkat provinsi," kata Bakwan. (Ant/OL-14)
Berbagai macam permasalahan sampah, kemacetan, infrastruktur, banjir dan lainya tetap menjadi skala prioritas guna mensukseskan keberlanjutan pembangunan Kota Denpasar.
Wawali mengingatkan pentingnya regulasi pengamanan K3 dalam prosedur kerja yang sudah ditetapkan agar dapat bekerja secara aman.
Dengan sinergi yang terus terjalin antara Pemkot Tangsel dan Baznas, program ini dapat diperluas sehingga lebih banyak guru yang mendapatkan manfaat.
Pemangkasan dilakukan terhadap jatah uang pungut dan dipastikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pemkot Tangerang mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan penggunaan ponsel dan komputer kepada anak, khususnya di rumah yang memiliki jaringan internet.
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
Pembangunan sumur resapan pada prinsipnya sebagai upaya pengelolaan air hujan dan konservasi sumber daya air dengan menyerapkan air ke dalam tanah.
Peresmian diawali dengan seremonial di Dusun Banjarharjo 1, dilanjutkan dengan ramah tamah bersama warga
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap banjir.
PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin Ningrum menepis informasi yang beredar di media sosial terkait penutupan sumur resapan.
Keberadaan sumber air bersih tersebut dirasakan langsung oleh 250 kk warga desa setempat atau 700 hingga 1.000 jiwa.
Hal itu salah satu upaya untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. "Banjir itu kan sifatnya rutinitas saat musim hujan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved