Gerebek Lumpur Dikritisi DPRD, Ini Pembelaan Wagub DKI

PROGRAM gerebek lumpur yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dikritisi oleh Komisi D DPRD DKI Jakarta. Program itu disebut kurang efektif mengurangi banjir dan hanya terkesan mencari sensasi. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berpendapat sebaliknya. Pria yang akrab disapa Ariza itu mengatakan gerebek lumpur atau program pengerukan lumpur secara besar-besaran dan rutin serta masif dilakukan sepanjang tahun tersebut terbukti efektif mengurangi dampak banjir Jakarta.

"Gerebek Lumpur menjadi program yang kita selenggarakan. Alhamdulillah hasilnya cukup baik. Intensitas hujan yang tinggi tahun lalu dapat kita kendalikan dengan baik sehingga banjir tidak sebesar dengan tahun-tahun sebelumnya yang terjadi," kata Ariza di Balai Kota, Rabu (6/10). 

Ia pun optimistis gerebek lumpur yang sangat masif dilakukan ini dapat mengurangi genangan di musim hujan berikutnya. Terlebih curah hujan selalu meningkat dari tahun ke tahun. 

"Semoga ke depan di akhir tahun dan awal tahun kita dapat kendalikan banjir. Namun demikian berapapun baiknya perencanaan fasilitas program yang kita buat semuanya bergantung dengan kita warga Jakarta," ujarnya.

Seluruh warga Jakarta diimbau tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan melakukan kerja bakti membersihkan saluran misalnya dapat menjadi tindakan sederhana yang mampu mengurangi banjir.

"Untuk itu kami minta warga Jakarta warga Jakarta agar tidak membuang sampah sembarangan. Hidup disiplin. mari kita bersihkan lingkungan kita masing-masing. Selokan perumahan kita jaga dan kita bantu program kegiatan pemerintah agar kita dapat mengendalikan banjir sehingga intensitas hujan yang tinggi tidak menyebabkan banjir seperti tahun-tahun sebelumnya," pungkasnya.

Baca juga: Anies Baswedan Gelar Gerebek Lumpur Perbesar Daya Tampung Kali

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengkritisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menggaungkan program gerebek lumpur bahkan hingga membuat seremoni. Padahal sejak dulu gerebek lumpur alias pengerukan sedimentasi lumpur di sungai, kali, waduk, situ, embung, hingga saluran adalah program rutin yang dilakukan sepanjang tahun.

Sehingga, Ida menilai program itu tak pantas masuk program prioritas dan diberikan seremonial layaknya program dengan inovasi fantastis.

"Iya, kalau bicara gerebek lumpur saya katakan cuma mencari sensasi saja ini, pemda. Kemarin dalam rapat saya sampaikan, kita punya PJLP di SDA. Dari Januari - Desember, ya dimulai saja untuk pengambilan lumpur itu mulai Januari. Kan itu bisa dilakukan, karena itu kan pekerjaan rutin yang bisa dilakukan," ungkap Ida saat dihubungi, Rabu (6/10).

"Karena kemarin ada keluhan dari anggota Komisi D, bahwa gerebek lumpur ini seremonial saja. Setelah pejabatnya pergi, anak buahnya bubar semua tidak ada yang melanjutkan pekerjaan itu. Ini yang menurut saya tidak efektif," tutur Ida.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai program yang semestinya dikejar Pemprov DKI untuk setidaknya mengurangi banjir di Jakarta adalah normalisasi kali dan waduk.(OL-5)