Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PT Amarta Karya (Persero) melaksanakan penandatanganan kontrak paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (30/9).
Pada keterangan pers, Jumat (1/10), Direktur utama PT Amarta Karya (AMKA) Nikolas Agung SR menyampaikan bahwa pembangunan gedung utama Kejaksaan Agung ini diharapkan menjadi landmark dari wajah penegakan hukum di Indonesia khususnya DKI Jakarta.
“Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merupakan cerminan penegakan hukum di mata masyarakat Indonesia khususnya DKI Jakarta, sehingga sudah barang tentu dengan penguatan sarana dan prasarana yang lebih representatif melalui pembangunan gedung kantor ini yang akan kami bangun ini,” ucap Dirut perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi.
Nikolas mengatakan, target pembangunan gedung Kajati DKI Jakarta ditargetkan selesai selama 394 hari kalender.
Pembangunan proyek ini, menurut Nikolas, diharapkan dapat menjadi momentum untuk semakin meningkatkan peranan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam menjamin kualitas dan profesionalitas penegakan hukum yang berkeadilan yang akan menjadi sorotan warga masyarakat DKI Jakarta.
“Kita tentunya akan bergandengan tangan dengan stakeholders yang lain agar proses pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini berjalan dengan lancar. Namun dalam kaitan ini kami akan fokus di konstruksi pengerjaannya, dengan memberikan hasil terbaik dari segi waktu, mutu dan biaya untuk para stakeholders kami,” jelas Nikolas.
Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta berterima kasih kepada seluruh pihak atas niatan baik bersama dalam rangka mendukung kinerja Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
“Berkenaan dengan hal tersebut pula, maka ceremony penandatangan kontrak pembangunan ini, di samping merupakan ungkapan syukur atas realisasi konkret niatan baik kita bersama untuk mendukung kinerja Kejaksaan, juga menjadi sebuah gambaran dari kerja sama yang baik antara pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan ini,” kata Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
Mengakhiri sambutannya dari Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta lila Agustina mengingatkan bahwa cepatnya reaksi pemerintah dalam menganggarkan pembangunan edung Kantor Kejaksaan Agung Tinggi Provinsi DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19, merupakan wujud kepercayaan dari pemerintah kepada institusi dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.
“Semoga kedepannya dapat menjadi bangunan yang kokoh dan memberikan suasana nyaman bagi kita semua bergerak dan berkarya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara lebih kontributif sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,” pungkasnya.
Corporate Secretary AMKA Pandhit Seno Aji menambahkan terkait dengan ceremony penandatanganan kontrak pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai lead firm, pihaknya. optimis dapat best effort untuk menyelesaikan pekerjaan secara on time dan on quality. (RO/OL-09)
PAM JAYA berharap dapat menjaga kontinuitas rencana pemenuhan kebutuhan air minum tanpa tergantung pada satu sumber utama.
Fery menyampaikan apresiasi atas keterlibatan ITB dalam mendukung pengembangan koperasi berbasis data dan ilmu pengetahuan.
Pekerja industri konstruksi di Jepang terus berkurang karena masalah penuaan. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi sektor konstruksi di Jepang.
Kerja sama yang dibahas antara lain meliputi program pelatihan bersama untuk atlet junior dan senior, peningkatan kualitas wasit dan juri.
Kerja sama ini menandai langkah konkret kolaborasi dalam bidang hukum perang, militer, dan udara sebagai upaya membangun jejaring keilmuan yang berkelanjutan.
Program ini bisa dijadikan momentum bagi perguruan tinggi guna membangun sinergi lintas negara dalam bentuk kerja sama akademik internasional.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved