Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Amarta Karya (Persero) melaksanakan penandatanganan kontrak paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (30/9).
Pada keterangan pers, Jumat (1/10), Direktur utama PT Amarta Karya (AMKA) Nikolas Agung SR menyampaikan bahwa pembangunan gedung utama Kejaksaan Agung ini diharapkan menjadi landmark dari wajah penegakan hukum di Indonesia khususnya DKI Jakarta.
“Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merupakan cerminan penegakan hukum di mata masyarakat Indonesia khususnya DKI Jakarta, sehingga sudah barang tentu dengan penguatan sarana dan prasarana yang lebih representatif melalui pembangunan gedung kantor ini yang akan kami bangun ini,” ucap Dirut perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi.
Nikolas mengatakan, target pembangunan gedung Kajati DKI Jakarta ditargetkan selesai selama 394 hari kalender.
Pembangunan proyek ini, menurut Nikolas, diharapkan dapat menjadi momentum untuk semakin meningkatkan peranan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam menjamin kualitas dan profesionalitas penegakan hukum yang berkeadilan yang akan menjadi sorotan warga masyarakat DKI Jakarta.
“Kita tentunya akan bergandengan tangan dengan stakeholders yang lain agar proses pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini berjalan dengan lancar. Namun dalam kaitan ini kami akan fokus di konstruksi pengerjaannya, dengan memberikan hasil terbaik dari segi waktu, mutu dan biaya untuk para stakeholders kami,” jelas Nikolas.
Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta berterima kasih kepada seluruh pihak atas niatan baik bersama dalam rangka mendukung kinerja Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
“Berkenaan dengan hal tersebut pula, maka ceremony penandatangan kontrak pembangunan ini, di samping merupakan ungkapan syukur atas realisasi konkret niatan baik kita bersama untuk mendukung kinerja Kejaksaan, juga menjadi sebuah gambaran dari kerja sama yang baik antara pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan ini,” kata Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
Mengakhiri sambutannya dari Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta lila Agustina mengingatkan bahwa cepatnya reaksi pemerintah dalam menganggarkan pembangunan edung Kantor Kejaksaan Agung Tinggi Provinsi DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19, merupakan wujud kepercayaan dari pemerintah kepada institusi dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.
“Semoga kedepannya dapat menjadi bangunan yang kokoh dan memberikan suasana nyaman bagi kita semua bergerak dan berkarya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara lebih kontributif sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,” pungkasnya.
Corporate Secretary AMKA Pandhit Seno Aji menambahkan terkait dengan ceremony penandatanganan kontrak pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai lead firm, pihaknya. optimis dapat best effort untuk menyelesaikan pekerjaan secara on time dan on quality. (RO/OL-09)
Penguatan juga akan menyasar pada pengawasan ruang siber yang saat ini menjadi medan baru berbagai pelanggaran hukum internasional.
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Jepang melalui NEDO menawarkan beberapa skema kerja sama penelitian untuk menyiapkan industri di bidang energi baru dan teknologi.
Kedua perguruan tinggi menargetkan kontribusi lebih besar menciptakan pendidikan berkualitas bagi industri dan masyarakat.
Inisiatif ini menyoroti pentingnya hubungan budaya dalam kemitraan yang berkelanjutan antara Australia dan Indonesia.
Kemitraan strategis ini menegaskan posisi Todak Academy sebagai salah satu pemimpin regional dalam pengembangan talenta digital masa depan di kawasan ASEAN.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved