Pemprov DKI Konsisten Tidak akan Beri Sanksi Warga yang Tolak Vaksin

SEBANYAK 2,5 juta warga Jakarta belum mendapat vaksin covid-19 berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Ada beberapa dugaan penyebab masih banyaknya warga yang belum divaksin di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menduga salah satu penyebabnya adalah warga ada yang enggan untuk divaksin.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, memang dari total 10 juta lebih warga yang telah mendapatkan vaksin dosis 1 sebagian besar adalah warga non DKI.

"Memang dari jumlah tersebut selama ini banyak sekali tidak kurang dari 30% bahkan sampai 40% itu diisi warga ber-KTP non DKI. Tetapi kami tidak membedakan layanan. Semua kami layani baik apakah DKI atau non DKI, apapun latar belakangnya, profesinya, semua kami layani," kata pria yang akrab disapa Ariza itu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/9).

Ia pun menegaskan belum akan memberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah No 2 tahun 2020 bagi warga yang menolak untuk divaksin. Sanksi bagi warga yang menolak divaksin di antaranya adalah denda sebesar Rp5 juta.

"Kita belum sejauh itu sekalipun di perdanya dimungkinkan pemberian sanksi tapi sejauh ini kita mau ada kesadaran warga untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi," ujarnya.

Mantan anggota DPR RI itu menerangkan, sebisa mungkin warga divaksin karena kesadaran sendiri dan bukan karena adanya sanksi. Dengan tumbuhnya kesadaran warga mau divaksin tersebut, menurut dia, warga juga telah sadar bahwa penanggulangan covid-19 membutuhkan upaya bersama.

"Karena kita ingin semua ini ada kesadaran penuh bukan karena sanksi, aturan, maupun karena aparat yang awasi. Tetapi semua ini ikuti vaksin karena kebutuhan bersama untuk pastikan kesehatan dan keselamatan bersama," jelasnya. (OL-4)