Pemprov DKI Rencanakan Pembelajaran Tatap Muka Digelar Tiap Hari

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) tiap hari mulai pekan ketiga setelah PTM terbatas dibuka sejak 30 Agustus lalu. Rencana PTM tiap hari digelar mulai 13 September. Namun, Pemprov DKI akan mempertimbangkan evaluasi dua pekan penyelenggaraan PTM terbatas.

“Kalau sekarang bergantian, dua pekan pertama ini kan siklus 14 hari lewat, lalu di pekan ketiga kita mulai buka sekolah tiap hari,” ujar kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana, di Jakarta, Kamis (2/9).

Saat ini, sebanyak 610 sekolah yang melakukan PTM terbatas secara bergantian yakni Senin, Rabu, Jumat menggelar PTM dan Selasa, Kamis, Sabtu sekolah ditutup untuk disemprot disinfektan. Ketika sekolah ditutup, siswa tetap melakukan kegiatan belajar mengajar tetapi secara online atau daring.

Nahdiana menjelaskan, ketika sekolah dibuka tiap hari, bukan berarti siswanya masuk tiap hari. Nanti akan diatur sedemikian rupa sehingga siswa yang masuk sekolah atau mengikuti PTM bergantian karena metode pembelajaran masih menggunakan blended learning atau pembelajaran campuran.

“Tetapi apakah anak-anak kita akan masuk tiap hari? Tidak. Karena harus bergantian. Bisa saja, katakan yang SD kali ini kelas 6. Itulah yang kita latih dalam blended learning. Karena pilihannya di sekolah, katakan rasio 32 per kelas, dengan kondisi PTM terbatas, rasionya menjadi 50 persen maksimum. Artinya (dalam sehari) anak-anak sebagian harus di rumah,” kata Nahdiana.

Baca juga : DKI Alokasikan Rp1,4 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Usai 'Refocusing'

Nahdiana berharap sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar PTM terbatas di DKI Jakarta bisa berlangsung lancar, tertib, dan berhasil. Karena itu, panduan-panduan yang sudah ditetap dalam proses asesmen dan pelatihan harus ditaati dan dijalankan secara bertanggung jawab selama proses PTM. Jika PTM terbatas ini berhasil, maka semua sekolah di Jakarta segera dibuka.

“Apakah semua sekolah akan masuk? Kalau kita rencanakan, iya. Karena kita tidak boleh diskriminasi sekolah ini masuk, sekolah ini tidak. Tetapi sekolah yang bisa melakukan PTM terbatas adalah mereka yang sudah kita pastikan siap. Seperti apa syaratnya? Sudah ada di SKB 4 menteri, itulah yang kita tuangkan dalam instrumen kita,” ujar Nahdiana.

Dia juga berharap semua lingkungan pendidikan sudah divaksinasi Covid-19 untuk memastikan perlindungan dari Covid-19, khususnya untuk para siswa. Meski ketentuan tidak mengharuskan anak sudah divaksin, tapi pihaknya menganjurkan agar anak-anak yang ikut PTM terbatas sudah mendapat vaksinasi Covid-19.

“Kami menyarankan untuk mengikuti program vaksin bagi mereka yang usianya 12 sampai 17 tahun. Nanti kalau tidak ada izin orang tua (agar anak divaksin dan tidak ikut PTM), kami mempersilakan belajar tanpa mengurangi hak layanan. Makanya kami melatih kesiapan sekolah buka dengan blended learning,” ujar Nahdiana. (OL-7)