Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Bogor, Jawa Barat, mempercepat penyuntikan vaksin covid-19 khusus penyandang disabilitas. Pemkot Bogor menargetkan bisa menjadi kota di Jawa Barat dengan jumlah pemberian vaksinasi tertinggi setelah Kota Bandung.
"Saat ini disabilitas yang tercatat untuk mendapatkan vaksinasi covid-19 ada 600-an lebih dan yang hadir untuk vaksinasi hari ini ada 400 lebih. Kami berupaya agar masyarakat Bogor tanpa terkecuali bisa mendapatkan vaksinasi dan menjadikan Bogor kota dengan pemberian vaksinasi covid-19 tertinggi setelah Kota Bandung," ujar Wali Kota Bogor Bima Arya, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/8).
Bima Arya mengatakan saat ini di Kota Bogor untuk pemberian vaksinasinya sudah mencapai 55%. Bima menambahkan tingginya antusias penyandang disabilitas untuk divaksinasi tidak terlepas peran Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia, yang sangat peduli dengan penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, peran dari organisasi penyandang disabilitas dan sekolah luar biasa juga sangat membantu pelaksanaan kegiatan vaksinasi. "Kami sangat berterima kasih kepada Staf Khusus Presiden Ibu Angkie Yudistia yang sangat peduli dengan disabilitas, menyempatkan mengunjungi vaksinasi khusus disabilitas di kota, dan kami akan mempercepat penyuntikan vaksinasi ini," tambah Bima.
Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia, mengapresiasi langkah percepatan vaksinasi covid-19 di Kota Bogor. Dengan percepatan vaksinasi, Angkie berharap teman-teman penyandang disabilitas bisa terlindungi dari penularan covid-19 dan terbentuk kekebalan komunal di kalangan disabilitas.
Angkie menyampaikan bahwa vaksinasi yang diberikan kepada disabilitas merupakan vaksin hibah jenis Sinopahrm dari Raja Uni Emirat Arab untuk Presiden Joko Widodo sebanyak 450.000 dosis. Atas amanah Presiden vaksin tersebut diberikan kepada penyandang disabilitas. Alokasi vaksin untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 60.824 dan Pemerintah Kota Bogor mendapat jatah 1.316 target sasaran penyandang disabilitas.
Menurutnya, dalam menangani pandemi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tetapi harus ada koordinasi lintas sektoral dan kerja sama dengan pihak swasta bersama komunitas dan organisasi terkait. "Saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi tinggi kepada semua pihak. Inilah bentuk nyata dari kolaborasi yang berdampak positif terhadap masyarakat, terutama di tengah pandemi covid-19, penyandang disabilitas yang masuk kelompok rentan juga harus mendapat prioritas untuk divaksinasi," kata Angkie.
Baca juga: Waspadai Klaster Angkutan Umum, Dishub Pastikan Syarat Vaksin Berlaku Ketat
Angkie menambahkan program vaksinasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membentuk kekebalan kelompok teman-teman penyandang disabilitas dalam penanganan covid-19. Ia berharap Kota Bogor bisa menjadi kota percontohan untuk wilayah lain perihal percepatan vaksinasi covid-19 khusus disabilitas karena penyerapannya mencapai 55% per hari ini. (RO/OL-14)
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Tepung kemasan bermerek membuat produk disukai pembeli dari berbagai wilayah
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Kisah Grisna Anggadwita menunjukkan bagaimana pemberdayaan dan pendekatan manusiawi membuka peluang ekonomi inklusif.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Kegiatan ini lahir sebagai respons atas masih adanya kesenjangan antara potensi penyandang disabilitas dengan realitas praktik rekrutmen di dunia kerja.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Arifah menekankan pentingnya mendorong kemandirian, serta pembangunan masa depan yang layak bagi anak penyandang disabilitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved