Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
SATUAN Polisi Pamong Praja Kota Depok, Jawa Barat menilai tingkat kepatuhan warga dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sangat rendah.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Depok Lienda Ratna Nurdianny mengatakan pemahaman warga terhadap PPKM Darurat di Kota Depok masih sangat kurang.
Hal itu terbukti setelah hingga saat ini sudah 13.446 orang terjaring dalam razia PPKM Darurat dan diberikan sanksi mulai dari sanksi soal sosial hingga denda.
Baca juga: Langgar PPKM Darurat, Tiga Kafe di Kembangan Ditutup Sementara
Ia mengatakan, sejak awal diberlakukannya PPKM Darurat, Sabtu (3/7), tingkat kesadaran dan kepatuhan warga sangat rendah, bahkan hingga saat ini, setiap menggelar razia, tidak pernah kurang dari 1.000 orang yang dikenakan sanksi hingga denda.
Sebagian besar pelanggar merupakan warga yang berdomisili di pinggiran perkotaan maupun perkotaan.
Tercatat dua pekan pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Depok, jumlah warga yang terjaring sebanyak 13.446 orang, sebagian besar tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar.
Memasuki pekan pertama pelaksanaan PPKM Darurat, Satpol PP menjaring 8.708 orang, dan pekan kedua PPKM Darurat menjaring 4.739 orang.
"Untuk total selama dua pekan penerapan PPKM Darurat di Kota Depok, Satpol PP telah menjaring 13.446 orang," katanya, Senin (12/7).
Selain pelanggar masker, terang Lienda, pelanggaran-pelanggaran juga mewarnai tempat kuliner, supermarket, kedai kopi, rumah makan, toko kelontong, tempat pemancingan, dan tempat hajatan nikahan.
"Ada 10 titik kita segel dan denda akibat melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah," ucapnya.
Pihaknya, ungkap Lienda, akan terus mengimbau warga untuk mematuhi protokol kesehatan terutama ketika berada di luar rumah dan pusat keramaian dengan cara menggunakan masker dan selalu menjaga jarak, sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid-19, yang terus meningkat akhir-akhir ini.
Lienda menilai, minimnya tingkat kepatuhan warga menerapkan protokol kesehatan menjadi faktor utama sulitnya mengembalikan status Kota Depok ke zona hijau
"Perang terhadap covid-19, adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah atau tenaga kesehatan," pungkasnya. (OL-1)
PEMERINTAH Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, masih menunggu instruksi Pemerintah Pusat untuk melakukan penanganan Covid-19.
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
Jika memungkinkan, kapan pun berada di ruang publik atau di gedung, pastikan ventilasi alami dengan membuka jendela.
Langkah ini untuk mengoptimalkan kebijakan berlapis dengan pendekatan digital demi pengendalian covid-19, termasuk antisipasi masuknya virus varian baru ke Indonesia.
PROGRAM vaksinasi Covid-19 terus berlanjut di Sumatra Selatan, difokuskan untuk kalangan pelajar.
PELAKSANAAN protokol kesehatan (prokes) Covid-19 harus menjadi kewajiban dalam keseharian masyarakat, untuk menghadapi potensi sebaran varian baru virus korona di tanah air.
Meskipun survei serologi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan antibodi pada penerima booster pertama, hal itu tidak serta merta mengabaikan booster kedua
Vaksin booster kedua sangat penting untuk meningkatkan imunitas masyarakat yang pada booster pertama memiliki jarak yang jauh.
Terbitnya vaksin dengan platform mRNA tersebut menambah pilihan vaksinasi primer untuk anak dengan rentang usia 6 bulan sampai kurang dari 12 tahun, selain vaksin Sinovac/Coronava
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved