Senin 05 Juli 2021, 22:04 WIB

Jaksa Pelototi Pelanggar PPKM Darurat di Titik Penyekatan

Siti Yona Hukmana | Megapolitan
Jaksa Pelototi Pelanggar PPKM Darurat di Titik Penyekatan

Antara
Pengendara penerobos penyekatan saat PPKM Darurat di Jakarta

 

KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Asri Agung Putra mengaku telah menugaskan beberapa jaksa ke tempat-tempat penyekatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Jaksa akan memelototi pelanggar aturan untuk menekan angka covid-19 itu.

"Kami telah menugaskan beberapa jaksa di tempat-tempat penyekatan dapam rangka melakukan penegakan hukum yang tegas," kata Asri dalam konferensi pers virtual, Senin (5/7).

Asri mengatakan jaksa akan melihat jenis pelanggaran masyarakat. Guna menentukan pemberian sanksi.

"Mana perbuatan yang bisa diselesaikan secara administrasi, pendekatan persuasif dan mana tindakan pidana yang dapat diselesiakan melalui peradilan," ujar Asri.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memberi arahan kepada pejabat Kejaksaan Agung, Kajati, dan Kepala Kejaksaan Negeri di Jawa dan Bali secara virtual. Arahan itu salah satunya terkait pemberian pasal kepada pelanggar PPKM darurat.

Baca juga : Ulangi Pelanggaran Saat PPKM Darurat, Izin Perusahaan Akan Dicabut

Selain dapat dikenakan pasal tindak pidana ringan (tipiring), Burhanuddin juga meminta jaksa memberikan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kemudian, Pasal 212 dan 216 KUHP.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 disebutkan pelaku terancam pidana penjara 1 tahun penjara dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta. Sedangkan, Pasal 212 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

Selanjutnya, Pasal 216 ayat (1) disebutkan barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.  (OL-2)

 

Baca Juga

Dok. Labscholl Jakarta

Wagub DKI Jakarta Lepas Lari Lintas Juang SMA Labschool Jakarta Peringati HUT RI ke-77

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 21:30 WIB
Rangkaian Lalinju diawali kegiatan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta dilakukan para siswa khususnya pengurus OSIS...
Antara

Update 17 Agustus: DKI Jakarta Laporkan 2.404 Kasus Covid-19 Hari Ini

👤MGN 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 19:05 WIB
Hari ini, Rabu (17/8) sebanyak 2.404 kasus dari 5.253 kasus covid-19 nasional ditemukan di DKI...
Antara

Pengerjaan MRT Fase 2A Mulai Sasar Pintu Masuk Stasiun Monas

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 18:57 WIB
Pintu masuk Stasiun MRT Jakarta Fase 2A CP201 pertama yang akan dibangun adalah Entrance-1 Stasiun MRT Monas. Adapun pembangunan area...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya