Roda Pemerintahan DKI Bisa Terganggu karena Banyak Plt

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike khawatir roda pemerintahan yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan terganggu karena ada belasan jabatan eselon II setingkat Wali Kota, Kepala Dinas dan Kepala Badan yang kosong. Posisi tersebut kini diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Yuke menilai, kekosongan pejabat definitif selevel eselon II bisa berdampak buruk terhadap roda pemerintahan, terutama dalam melayani masyarakat. Hal ini terbentur dengan kewenangan Plt yang terbatas dan tidak dapat mengeluarkan kebijakan strategis karena mengacu pada UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Kami khawatir, banyaknya Plt apakah bisa mempercepat pembangunan di Jakarta, atau nanti malah menghambat," ujar Yuke, Kamis (20/5

Yuke mengaku bingung dengan pola kebijakan Anies dalam mengelola tata pemerintahan saat ini. Terutama dengan banyaknya jabatan Plt dan keengganan 239 aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau eselon II.

Sepengetahuan dia, sedari dulu ASN saling berlomba mengejar karir karena selain tanggung jawab dan kewenangannya besar, tunjangan pendapatan pegawai (TPP) yang bakal diperoleh juga lebih tinggi. 

"Saya bingung apa ini wajar dengan banyaknya posisi rangkap jabatan di lingkungan pegawai dengan Plt?," kata 
Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu.

Kondisi berbeda terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Menurut Yuke, saat itu banyak ASN yang bersaing mengejar karir untuk memperoleh jabatan eselon II.

Ia meminta Anies untuk menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar mengedukasi dan memotivasi anak buahnya supaya ikut bersaing mengejar karir di pemerintahan.

"Sekarang kok minim peminat memangnya ada apa? Apakah karena banyak pejabat ditarik (ke instansi lain), mundur atau dimundurkan, sehingga motivasi mereka membangun Jakarta menjadi rendah. Kalau kayak begini bagaimana caranya mengejar target RPJMD yang disusun Gubernur, karena banyak sekali Plt. Mitra kerja di Komisi D saja banyak dari level Kadis, sampai Kabiro diisi Plt," tandasnya.

Tidak hanya itu, Yuke juga menyoroti banyaknya pejabat eselon II yang mundur dari jabatannya. Tercatat ada enam pejabat eselon II yang mengundurkan diri sejak 2019.

Di antaranya, sebut Yuke, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Edy Junaedi; Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo. 

Kemudian Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto; Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Tsani Annafari dan Kepala BPAD DKI Jakarta Pujiono.

Untuk Pujiono, merupakan pejabat terbaru yang mengundurkan dirinya kepada Anies. Ketika dikonfirmasi wartawan, Pujiono membenarkan kabar itu, namun dia tak menjelaskan alasannya.

Sementara itu, Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtyah menjelaskan, Pujiono mengundurkan diri karena merasa kinerjanya kurang memenuhi target yang ditetapkan. 

Namun Maria tak menjelaskan, apakah target itu berkaitan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI Jakarta atau tidak.

"Nanti diisi Plt karena terkait dengan administrasi baik kepegawaian dan keuangan, harus ada kepalanya. Nanti bagaimana bikin pembayaran gaji, urusan kepegawaian, penugasan dan lain-lain. alau nggak ada Plt, organisasi itu nggak berjalan. Jadi, kalau ada kekosongan, kalau sifatnya tetap, itu harus dengan Plt. Kalau sifatnya sementara, itu dengan Plh," pungkasnya. (OL-8)