Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KETUA DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut ada sesuatu yang ganjil di balik tidak bersedianya ratusan aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta menduduki jabatan. Ia menilai ada yang salah di pola birokrasi dan regenerasi.
"Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi di Pemprov DKI Jakarta. Masa ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan? Ini ada apa," ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/5).
Setidaknya ada sebanyak 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II.
Baca juga: 239 ASN Enggan Ikut Seleksi, 17 Jabatan Eselon 2 di DKI Kosong
Hal tersebut terungkap setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan para ASN Pemprov DKI dalam forum apel di lapangan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/5).
Prasetio mengatakan, saat ini, Pemprov DKI Jakarta sangat membutuhkan pejabat eselon II dengan status definitif untuk menggerakkan mesin pelayanan masyarakat di Ibu Kota. Pasalnya, hingga kini, ada belasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kosong yang hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Antara lain dari SKPD tersebut adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Lingkungan Hidup, dan Wali Kota Jakarta Selatan.
"Sementara dengan status Plt si pejabat cuma memiliki kewenangan terbatas. Lalu bagaimana bisa kerja optimal? Bagaimana bisa melayani warga, merampungkan RPJMD dan sebagainya?" tanya politikus PDI Perjuangan itu.
Dengan demikian, Pras, sapaan karibnya, meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang pelaksanaan birokrasi dan regenerasi yang telah berlangsung.
Ia menyebut upaya tersebut penting dan mendesak dilakukan demi pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jakarta yang masih dilanda pandemi covid-19.
"Introspeksi diri itu penting. Sejak lama saya sudah ingatkan yang baik teruskan dan lanjutkan untuk lebih baik lagi, jangan yang sudah baik diacak-acak," ungkapnya. (OL-1)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved