KEPADATAN pengunjung di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5/2021) kemarin sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak tidak ada jarak antar pengunjung dan minimnya ketaatan menjalankan protokol kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani potensi penyebaran Covid-19 seperti yang terjadi di Pasar Tanah Abang tersebut.
“Aparat pemerintah di daerah tidak siap terhadap antisipasi gejolak membludaknya Pasar Tanah Abang. Ketidaksiapan ini terlihat dari tidak adanya penyekatan, tidak ada penutupan pintu-pintu masuk transportasi menuju ke Tanah Abang. Semua dilakukan setalah adanya kerumunan yang banyak di area Pasar Tanah Abang,” kritik Rahmad dalam siaran pers yang diterima, Minggu (2/5/2021). Rahmad mengaku sudah melihat tayangan video kerumunan Pasar Tanah Abang yang beredar di media sosial itu.
Politkus PDI-Perjuangan itu menyayangkan dan mencemaskan keramaian pasar Tanah Abang oleh pengunjung yang sama sekali tak berjarak. Keadaan ini disebut sudah mengkuatirkan terhadap kemungkinan potensi paparan Covid-19.
Bahkan Stasiun KRL Tanah Abang juga diberitakan sangat membludak hingga berdesak-desakan tanpa menjaga jarak. Pasar Tanah Abang hingga hari Minggu (2/5/2021) ini terlihat masih ramai didatangi masyarakat yang hendak berbelanja menjelang Lebaran.
Melonjaknya pengunjung di Pasar Tanah seperti yang beredar di media social, kata Rahmad, menjadi tontonan yang bertolak belakang dengan langkah pemerintah pusat mengendalikan penyebaran virus Covid-19.
Pada saat yang sama, pemerintah pusat gencar melakukan larangan mudik pada Lebaran ini hingga mengeluarkan imbauan supaya tidak membuat kerumunan. Tetapi kerumunan pengunjung yang terjadi di Pasar Tanah Abang seperti seolah-olah tidak ada takutnya masyarakat terhadap masa pandemi Covid-19.
Hal ini sangat mengkhawatirkan semua pihak, karena masyarakat yang berkunjung dan berbelanja di Pasar Tanah Abang tidak melakukan jaga jarak yang berpotensi terjadi penularan Covid-19.
“Kita harus segera konsolidasi. Gubernur, Satgas daerah dan aparat keamanan TNI-Polri untuk mengkanalisasi, supaya segera diurai, sehingga tidak sampai terjadi penumpukan pengunjung lagi, apalagi jika sampai sore hari,” saran Rahmad.
Menurut Rahmad, keramaian itu mestinya bisa diantisipasi, bisa dilakukan suatu konsolidasi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk terus melakukan sosialisasi ke masyarakat yang akan berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan tradisional atau modern menjelang lebaran ini.
"Semestinya bisa dikonsolidasikan, dipersiapkan dengan baik menyikapi lonjakan pengunjung ke pasar Tanah Abang,” kata Rahmad sembari menilai kejadian di Pasar Tanah Abang itu bisa jadi pembelajaran mahal bagi Gubernur dan dinas terkait di Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Rahmad, kalau misalnya Pemprov DKI Jakarta kewalahan, maka bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengarahkan lebih banyak lagi, bagaimana mengatur sebelum pengunjung sampai ke Pasar Tanah Abang.
Sebab bisa saja, kata Rahmad, kunjungan masyarakat dihentikan dulu, untuk sementara tidak diperbolehkan masuk ke Pasar Tanah Abang karena situasi tidak memungkinkan atau karena pasar melebihi kapasitas.
“Mestinya pintu-pintu masuk menuju Pasar Tanah Abang bisa direlokasi, dialihkan untuk sementara tidak masuk dulu ke Pasar Tanah Abang karena memang situasi tidak memungkinkan. Kita bisa belajar seperti yang terjadi di India saat ini. Negara tersebut sedang dihantam pandemi Covid-19 karena banyak kerumunan masyarakatnya di beberapa tempa," jelasnya.
"Saya mendesak koordinasi aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan penyekatan sampai sore, jangan sampai masyarakat masuk ke Pasar Tanah Abang,” saran Rahmad.
Pemprov DKI Jakarta perlu berkolaborasi dan bergotong royong dengan masyarakat DKI Jakarta agar bersama-sama memerangi pandemi Covid-19. Caranya, kata Rahmad, Pemprov tidak lelah untuk mengedukasi dan mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat, termasuk menghindari kerumunan di pasar menjelang Lebaran.
“Jangan sampai kerumunan itu terjadi lagi. Ingat, yang paling efektif adalah menerapkan prokes. Kita juga imbau masyarakat jangan paksakan untuk ke Pasar Tanah Abang, atau pasar lain yang sangat ramai,” kata legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V ini. (RO/OL-09)
