Kontrak Swasta Habis 2023, DKI Didorong Kelola Air Mandiri

PENGAMAT Tata Kota Nirwono Joga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memiliki kemampuan pengelolaan air secara mandiri. Pasalnya, selama ini, dalam mengelola air minum, DKI bekerja sama dengan pihak swasta yaitu PT Aetra Jakarta. Sementara Pemprov DKI berperan sebagai pengawas, pengelolaan di lapangan dikendalikan oleh swasta.

Kontrak pengelolaan air minum ini akan berakhir pada 2023. Rencananya akan ada perpanjangan durasi kontrak untuk 25 tahun ke depan.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menyoroti potensi adanya fraud apabila kontrak itu dilanjutkan.

Baca juga: Polisi Juga Cegah Warga Mudik Lewat Sungai Citarum

Nirwono mengatakan Pemprov DKI perlu melakukan transisi pengelolaan air. Baik secara teknologi, manajemen, dan sumber daya manusia (SDM). Ia menyarankan masa transisi dibatasi 5 tahun. Untuk kemudian siap dikelola secara mandiri oleh Pemprov DKI dan BUMD DKI.

“Saat ini, yang tepat, adalah proses transisi dari Aetra ke PDAM DKI baik transfer teknologi maupun manajemen dan SDM-nya. Mungkin dikasih batas waktu 5 tahun semua sudah selesai dan DKI siap mengelola secara mandiri,” kata Nirwono saat dihubungi, Senin (26/4).

“Selain itu, harus ada kepastian kuantitas, kualitas dan kontinuitas pasokan air bersih ke depan oleh Pemprov DKI,” imbuhnya.

Nirwono menekankan pekerjaan rumah (PR) Pemprov DKI dalam memenuhi kemampuan untuk memastikan mampu mengelola air secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meliputi penyediaan air bersih, penampungan air hujan yang berlebihan setiap musim hujan, pengolahan air limbah/water grey, hingga desalinitas air laut sehingga Jakarta mandiri kebutuhan airnya. Sehingga tidak hanya soal pengelolaan air minum saja.

“Targetnya pun harus jelas yakni Jakarta tidak banjir (ada potensi air yang berlebih sehingga seharusnya Jakarta tidak kekurangan air bersih atau krisis air bersih atau pun kekeringan). Dan suatu saat warga Jakarta dapat minum air langsung dari keran-keran di rumah. Seperti di Singapura dan Melbourne,” harapnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan mempelajari rekomendasi KPK terkait keberlanjutan kontrak pengelolaan air minum dengan PT Aetra Air Jakarta.

“Terkait rekomendasi tentu kami menghargai dan menghormati. Nanti pihak kami, Pemprov DKI, PAM Jaya dan lain akan memperlajari apa isi subtasi dari rekomendasi KPK,” kata Ariza, sapaan akrabnya, di Balai Kota Jakarta, Jumat (23/4).

Namun, fokus utama dari pihaknya saat ini memastikan kebutuhan warga Jakarta terkait air minum harus tetap terjaga dan terkamin dengan baik.

Sebelumnya, Penanggung Jawab Wilayah DKI Jakarta pada Direktorat Korsup Wilayah II KPK Hendra Teja merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

Pihaknya, kata Hendra, mengusulkan Gubernur DKI Jakarta mencabut izin prinsip persetujuan perpanjangan PKS tersebut.

“Jadi, kami sarankan Pemprov DKI Jakarta menunggu PKS ini selesai pada Februari 2023 kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada PAM Jaya. Lalu, Pemprov DKI Jakarta mencabut SK Gubernur Nomor 25 Tahun 2003 yang membatasi tugas PAM Jaya hanya sebagai pengawas mitra swasta. Aturan ini tidak sesuai dengan Perda DKI Nomor 13 tahun 1992,” tegas Hendra dalam keterangannya, Jumat (23/4).

Pasalnya, berdasarkan masukan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, KPK menemukan adanya potensi kecurangan atau fraud yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada PAM Jaya. (OL-1)