WAKIL Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai Pemprov DKI Jakarta masih belum mampu menyelesaikan persoalan penyediaan air bersih. Hal ini berkaitan dengan peringatan Hari Air Sedunia.
Anggota Fraksi Partai NasDem itu menyebut jangkauan pipanisasi dari PAM Jaya maupun kedua perusahaan swasta yang masih mengelola air bersih di Jakarta yakni Palyja serta Aetra belum mencakup 100% warga Jakarta.
"Masih ada warga yang harus membeli air dari para pengantar air di dalam drum-drum dengan gerobak di beberapa wilayah di Jakarta Utara. Ini menujukkan, masyarakat kita untuk mendapat kebutuhan yang paling dasar saja masih sulit. Beda dengan yang sudah tinggal memutar keran di rumah," kata Nova saat dihubungi Media Indonesia, Senin (22/3).
Sementara itu, dari tahun ke tahun, program penguatan PAM Jaya sebagai BUMD yang fokus pada penyediaan air dan kelak akan mengambil alih pengelolaan air dari dua swasta belum optimal.
Baca juga: Program Air Bersih, PUPR: Ada Kesenjangan Dana Rp106 Triliun
Nova mendorong agar Pemprov DKI dapat terus memperkuat PAM Jaya agar nantinya betul-betul siap mengambil alih keseluruhan pengelolaan air dari Palyja dan Aetra yang mana mas kontraknya habis pada 2023 mendatang.
"PAM Jaya harus menjadi BUMD yang mandiri dan siap mengambil tanggung jawab dari dua swasta tersebut. Jangan sampai saat Pemprov DKI sudah berhasil mengambil alih malah dari sisi PAM Jaya tidak siap," ungkapnya.
"Selain itu, PAM Jaya juga harus mandiri dan punya target-target yang jelas. Misalnya dalam jangka waktu tertentu bisa perlahan lepas dari penyertaan modal daerah (PMD). Meskipun bergerak di bidang pelayanan publik, bukan berarti PAM Jaya tidak bisa menghasilkan profit yang bisa menjadi modal operasional bagi perusahaan beserta program-programnya," jelas Nova.(OL-5)
