Program Air Bersih, PUPR: Ada Kesenjangan Dana Rp106 Triliun

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur penyediaan air minum bersih sebesar Rp106 triliun.

Pasalnya, dalam memenuhi target pembangunan sambungan rumah tangga (SR) hingga 10 juta unit hingga 2024 membutuhkan investasi Rp143 triliun. Namun, menurut Direktur Air Minum Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Yudha Mediawan, dana yang disediakan APBN hanya sekitar 26 persen atau sekitar Rp37 triliun hingga 2024.

"Artinya, ada kesenjangan pendanaan sekitar Rp106 triliun, yang harus dipenuhi dari pembiayaan alternatif (creative financing), itu kolaborasi APBD, DAK (dana alokasi khusus), KPBU, pinjaman perbankan dan lainnya," ungkap Yuda dalam keterangannya, Sabtu (30/1).

Yuda mengatakan, pihaknya saat ini sedang mendorong skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendapatkan pendanaan pembangunan SR dan infrastruktur air minum. Ia juga menambahkan, saat ini Dana Alokasi Khusus (DAK) juga sudah bisa dialokasikan untuk keperluan konstruksi sistem penyediaan air minum.

Baca juga: Pengungsi Gempa di Mamuju Masih Kesulitan Dapat Air Bersih

Dia juga menyebut,Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dikatakan juga sudah dapat melakukan kredit investasi dari sektor perbankan.

"Selain itu PDAM juga dapat mendapatkan pendanaan dari kegiatan corporate social responsibilities (CSR) badan usaha di sekitar tiap-tiap PDAM," kata Yudha.

Sedangkan untuk PDAM pada kategori sehat, dapat menggunakan skema business to business, dimana PDAM sudah dapat bekerja sama langsung dengan PDAM lain.

"Ke depan PDAM yang sudah sehat dapat membantu menangani di luar wilayah kerjanya," ujarnya.

PUPR menjelaskan, kinerja BUMD Air Minum pada 2020 tercatat dari 387 BUMD Air Minum yang dinilai, terdapat 239 (62%) BUMD Air Minum yang berkinerja sehat dan ada 148 (38%) BUMD Air Minum yang masih memilki kinerja kurang sehat dan sakit.(OL-5)