Pemprov DKI Dinyatakan Kalah, Wagub: Semua Dokumen Sudah Kami Buka

PEMPROV DKI Jakarta dinyatakan kalah oleh Komisi Informasi DKI Jakarta dalam gugatan keterbukaan informasi mengenai banjir Jakarta 2020 melawan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Akibat hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta harus membuka sebanyak 20 dokumen informasi terkait kejadian banjir Jakarta. Namun demikian, LBH Jakarta menyatakan masih ada tiga dokumen dari total 20 dokumen yang belum dibuka

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menyatakan Pemprov DKI sudah membuka seluruh dokumen yang dituntut oleh LBH Jakarta.

"Kami menghormati keputusan daripada pengadilan. Perlu di ketahui dari 20 yang di tanya LBH sesungguhnya sudah kami jawab," kata Ariza di Balai Kota, Selasa (9/3).

Ia berdalih ada perbedaan persepsi terkait permintaan tiga dokumen yang lainnya. Tiga dokumen yang belum dibuka terkait banjir Jakarta 2020 yakni dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir, dokumen yang menjelaskan dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir, dan dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian pascabanjir.

Baca juga: Pemkot Jaktim Percepat Penataan Tiga Waduk di Cipayung

"Namun, ada tiga pertanyaan yang bukan tidak terjawab. Tapi perbedaan persepsi. Dan kami trus melakukan koordinasi diantaranya standar pelayanan minimum," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu melanjutkan, perihal ganti rugi korban bencana memang diatur dalam undang-undang. Namun, menurutnya, ada hal-hal atau kebijakan pemerintah yang tidak bisa dituntut ganti rugi apabila belum dilakukan.

"Negara bertanggung jawab atas fakir miskin. Negara bertanggung jawab dengan pendidikan. Kalau belum semua apa mau tuntut negara untuk ganti rugi? Yang penting semua masyarakat, lihat komitmen, konsistensi, dan upaya yang dilakukan. Mengarah kesitu. Tidak seperti membalikkan tangan," tukasnya.

"Banjir tidak cuma di Jakarta, di Indonesia bahkan di dunia ada banjir. Terus kita mau nuntut ke pemerintah, provinsi, kabupaten? Karena ada banjir harus ganti rugi? Tidak seperti itu. Namun, kami bertanggung jawab memberikan pelayanan evakuasi pencegahan dengan program banjir termasuk memberikan bansos dan lain-lain," imbuhnya. (OL-4)