Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui akun Twitter resmi @DKIJakarta meminta maaf karena pencairan bantuan sosial tunai (BST) tahap kedua belum dapat dicairkan saat ini.
Permintaan maaf itu merupakan jawaban dari pertanyaan warganet yang meminta penjelasan kepastian distribusi BST tahap dua, karena seringkali terlihat antrean di Bank DKI.
"Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Mohon agar bapak/ibu berkenan menunggu pencairan BST tahap kedua," tulis akun @DKIJakarta, di Jakarta, Selasa (2/3).
Pemprov DKI Jakarta menjelaskan, Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta masih mendistribusikan buku tabungan dan kartu ATM untuk penerima BST.
"Sampai dengan akhir Februari 2021, Dinas Sosial masih mendistribusikan Buku Tabungan dan Kartu ATM bagi Penerima Manfaat yang tidak hadir pada undangan pertama dan kedua (1)," tulis akun tersebut pada 26 Februari 2021.
Pencairan tahap kedua akan disampaikan jika semua buku tabungan dan kartu ATM telah terdistribusi.
Secara terpisah, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, tidak ada hambatan distribusi BST untuk warga DKI Jakarta. Penerima bantuan sosial sudah dibagikan buku tabungan dan ATM di lokasi dekat rumah masing-masing penerima BST.
"Alhamdulillah tidak ada masalah," kata Riza, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/3).
Dia menambahkan, permasalahan untuk distribusi masih terus diperbaiki dan ditingkatkan agar bisa lebih baik lagi dalam melayani penerima BST. "Terus kami tingkatkan kami perbaiki," kata Riza. (OL-13)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan sejak 2021, Kementerian Sosial hanya menyalurkan bansos dalam bentuk tunai melalui transfer ke rekening penerima manfaat.
Stok beras merosot di tingkat ritel karena pedagang di Kota Malang keberatan harus menebus beras secara tunai kepada distributor.
Saat ini, uang tunia masih menjadi pilihan utama masyarakat kelas bawah. Hal ini dikarenakan mereka belum fasih dalam menggunakan transaksi secara nontunai dan digitalisasi.
Bank Mandiri menambahkan fitur Power Cash atau tarik tunai dari kartu kredit untuk nasabah terpilih serta pembayaran QRIS dengan sumber dana kartu kredit melalui Livin’ by Mandiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved