Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendengar keluhan masih adanya warga Jakarta yang belum dapat dana Bantuan Sosial Tunai (BST). Padahal penyaluran untuk bulan Januari sudah selesai dan kini memasuki bulan Februari.
Namun, menurutnya, prosentase warga yang belum mendapatkan BST ini terhitung kecil jumlahnya.
"Alhamdulillah walau masih ada laporan dr RT dan RW ada warganya yang belum dapat, tapi prosentasenya kecil. Belum terukur jumlahnya, tapi masih ada yang belum dapat," kata Abdul kepada Media Indonesia, Selasa (2/2).
Selain itu, Abdul juga mendengar keluhan dari warga terkait pengambilan dana bantuan tunai. Pasalnya, ada warga pada wilayah tertentu harus mengambil bansos tunai di wilayah lain yang jaraknya jauh. Padahal seharusnya penyaluran BST ini diselenggarakan di bangunan sekolah terdekat dari penerima.
Misalnya, ada warga Kebon Jeruk yang harus mengambil bansos di Kalideres. Sehingga membutuhkan ongkos atau biaya transportasi untuk mengambilnya.
"Ada pembagian yang jauh tempatnya dari domisili warga sehingga perlu ongkos yang besar untuk ambil bansos. Contohnya, warga Kebon Jeruk ambilnya di Kalideres," ungkapnya.
Baca juga: Distribusi BST di Jakarta Pusat Capai 60%
Sekjen SPRI Dika Moehamad juga mendapatkan laporan yang sama. Tepatnya di wilayah administasi Jakarta Timur, lokasi pengambilan bansos jauh dari rumah warga.
"Di Jakarta Timur, penerima manfaat mengeluhkan lokasi pendistribusian kartu yang jauh dari tempat tinggalnya. Akibatnya harus keluar ongkos," ujar Dika.
Dika menyarankan lokasi pengambilan harus dekat dengan rumah warga. Untuk memudahkan warga dalam mengambil haknya tersebut. Selain itu, keterbukaan informasi terkait jadwal penyaluran dan lokasi juga perlu diketahui oleh penerima.
"Tempat/lokasi penyaluran harus dekat dengan tempat tinggal penerima. Jadwal penyaluran dan lokasi juga harus diketahui oleh Penerima BST," pungkasnya.(OL-5)
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved