Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendengar keluhan masih adanya warga Jakarta yang belum dapat dana Bantuan Sosial Tunai (BST). Padahal penyaluran untuk bulan Januari sudah selesai dan kini memasuki bulan Februari.
Namun, menurutnya, prosentase warga yang belum mendapatkan BST ini terhitung kecil jumlahnya.
"Alhamdulillah walau masih ada laporan dr RT dan RW ada warganya yang belum dapat, tapi prosentasenya kecil. Belum terukur jumlahnya, tapi masih ada yang belum dapat," kata Abdul kepada Media Indonesia, Selasa (2/2).
Selain itu, Abdul juga mendengar keluhan dari warga terkait pengambilan dana bantuan tunai. Pasalnya, ada warga pada wilayah tertentu harus mengambil bansos tunai di wilayah lain yang jaraknya jauh. Padahal seharusnya penyaluran BST ini diselenggarakan di bangunan sekolah terdekat dari penerima.
Misalnya, ada warga Kebon Jeruk yang harus mengambil bansos di Kalideres. Sehingga membutuhkan ongkos atau biaya transportasi untuk mengambilnya.
"Ada pembagian yang jauh tempatnya dari domisili warga sehingga perlu ongkos yang besar untuk ambil bansos. Contohnya, warga Kebon Jeruk ambilnya di Kalideres," ungkapnya.
Baca juga: Distribusi BST di Jakarta Pusat Capai 60%
Sekjen SPRI Dika Moehamad juga mendapatkan laporan yang sama. Tepatnya di wilayah administasi Jakarta Timur, lokasi pengambilan bansos jauh dari rumah warga.
"Di Jakarta Timur, penerima manfaat mengeluhkan lokasi pendistribusian kartu yang jauh dari tempat tinggalnya. Akibatnya harus keluar ongkos," ujar Dika.
Dika menyarankan lokasi pengambilan harus dekat dengan rumah warga. Untuk memudahkan warga dalam mengambil haknya tersebut. Selain itu, keterbukaan informasi terkait jadwal penyaluran dan lokasi juga perlu diketahui oleh penerima.
"Tempat/lokasi penyaluran harus dekat dengan tempat tinggal penerima. Jadwal penyaluran dan lokasi juga harus diketahui oleh Penerima BST," pungkasnya.(OL-5)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved