Formula E Terkesan Dipaksakan, PSI Ungkap 3 Kejanggalan

PEMPROV DKI kembali menunda penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E dan tidak menarik kembali uang commitment fee yang telah dibayarkan sebesar Rp560 miliar. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkap 3 kejanggalan anggaran tersebut.

Kejanggalan pertama adalah perjanjian penyelenggaraan acara Formula E adalah antara PT Jakpro dengan Formula E Operation Limited (FEO), namun pihak Dinas Pemuda dan Olahraga yang membayar commitment fee sebesar Rp560 miliar.

“ini kan lucu, Jakpro (perusahaan) yang terikat kewajiban finansial karena Jakpro yang tandatangan kontrak tapi kok rakyat yang disuruh bayar menggunakan APBD via anggaran Dispora," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangannya, Rabu (27/1).

"Jelas-jelas Dispora tidak ikut tandatangan. Ini kalau di dunia hukum namanya pembayaran tidak terhutang (onverschuldigde betaling) dan bisa dimintakan pengembaliannya jika kontraknya menggunakan hukum Indonesia.” sambungnya.

Anggara melanjutkan, kejanggalan kedua adalah dasar penentuan nilai commitment fee yang tidak jelas. Nilai commitment fee Formula E tahun 2020 sebesar 20 juta poundsterling (Rp360 miliar). Angka tersebut naik 10% pada tahun-tahun berikutnya. Untuk acara tahun 2020, Dinas Pemuda dan Olahraga telah membayar Rp360 miliar. Berikutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga telah membayar Rp200 miliar yang merupakan 50% dari nilai commitment fee untuk acara tahun 2021.

“Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga maupun Jakpro tidak bisa menjelaskan bagaimana ceritanya Pemprov DKI Jakarta harus membayar commitment fee ratusan miliar per tahun. Apakah pemerintah kota Hong Kong, London, dan New York harus membayar commitment fee Formula E? Itu semua tidak bisa dijawab. Ada kesan bahwa Jakpro menerima begitu saja nilai commitment fee yang ditentukan secara sepihak oleh FEO,” ucap Anggara.

Kejanggalan ketiga adalah ketidakjelasan nasib bunga bank dari uang commitment fee yang mengendap di bank. Anggara memperkirakan, setelah uang Rp560 miliar mengendap selama lebih dari 1 tahun, mungkin sudah dihasilkan bunga bank puluhan miliar rupiah. Menurutnya, ini ada potensi kerugian daerah yang perlu dicermati penegak hukum.

“Apabila Pemprov DKI tidak bisa menarik bunga bank tersebut, maka keuangan daerah dirugikan dengan perjanjian ini. Ada banyak pertanyaan yang harus diterangkan ke rakyat sebagai pembayar pajak. Saya mohon agar Pak Anies turun tangan sendiri menjelaskan ke publik, jangan terus-terusan lempar badan ke anak buah,” pungkas Anggara. (OL-4)